Nasional, Aksarabrita.com – Perdebatan mengenai besarnya anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi sorotan publik. Namun di tengah polemik tersebut, muncul fakta bahwa belanja negara untuk gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) justru jauh lebih besar.
Anggaran belanja pegawai dalam APBN 2026 diperkirakan mencapai lebih dari Rp1.000 triliun apabila digabungkan antara belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nilai ini menunjukkan betapa besar beban negara dalam membiayai aparatur negara setiap tahun.
Di tingkat pemerintah pusat saja, pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp580,7 triliun untuk pembayaran gaji serta berbagai tunjangan bagi pegawai pemerintah. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar 11,6 persen dibandingkan tahun 2025.
Lebih Besar dari Anggaran Program MBG
Besarnya anggaran belanja pegawai ini menjadi perhatian karena nilainya bahkan lebih besar dibandingkan anggaran program MBG.
Program makan bergizi gratis diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp335 triliun, sementara belanja pegawai pusat mencapai hampir dua kali lipat dari angka tersebut.
Perbandingan ini memunculkan diskusi publik mengenai prioritas anggaran negara serta efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah.
Dasar Hukum APBN 2026
Postur anggaran tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.
Dalam aturan tersebut, pemerintah menetapkan total belanja negara mencapai Rp3.842,7 triliun. Sementara itu, target pendapatan negara diperkirakan berada di angka Rp3.153,6 triliun.
Dengan komposisi tersebut, pemerintah memperkirakan defisit anggaran sekitar 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Untuk mengendalikan besarnya beban belanja pegawai di masa depan, pemerintah mulai menerapkan strategi pengendalian jumlah aparatur negara.
Salah satu kebijakan yang dipertimbangkan adalah skema zero growth, yaitu membatasi penambahan pegawai baru agar jumlah ASN tidak terus meningkat secara signifikan.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pelayanan publik dan kemampuan fiskal negara.
Besarnya anggaran gaji dan tunjangan ASN menunjukkan bahwa sektor birokrasi masih menjadi salah satu komponen pengeluaran terbesar dalam APBN.
Karena itu, pemerintah terus mendorong reformasi birokrasi agar anggaran yang sangat besar tersebut dapat diimbangi dengan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat.**
