Kuala Tungkal, Akasarbrita.com // Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh Kejaksaan Negeri (Kejari) dalam memperkuat penegakan hukum serta pengawasan tata kelola pemerintahan. Bupati menyampaikan hal tersebut saat menghadiri acara penyambutan dan malam silaturahmi Kepala Kejaksaan Negeri yang baru di Aula Rumah Dinas Bupati, Rabu malam (5/11/25).
Bupati Anwar Sadat, bersama Ketua TP PKK Hj. Fadilah Sadat, mengajak seluruh unsur Forkopimda dan perangkat daerah untuk terus membangun kerja sama yang solid. Ia menekankan bahwa kolaborasi menjadi kunci dalam percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Sinergi ini penting untuk percepatan pembangunan, penegakan hukum, dan pengawasan serta tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tanjab Barat,” ucap Bupati.
Ia juga mengajak seluruh pihak menjaga kebersamaan dalam mendukung program pembangunan.
“Kita harus memastikan hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati menyambut Kajari baru dengan penuh apresiasi.
“Selamat datang dan selamat bertugas di Bumi Serengkuh Dayung Serentak ke Tujuan,” tuturnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat yang baru, Anton Rahmanto, S.H., M.H., mulai bertugas setelah pelantikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi pada 4 November 2025 di Kejaksaan Tinggi Jambi. Anton menggantikan Radot Parulian, S.H., M.H.
Dalam sambutannya, Kajari Anton Rahmanto mengungkapkan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari Pemerintah Kabupaten dan Forkopimda.
“Kami siap bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan Forkopimda untuk mengoptimalkan penegakan hukum. Kami juga siap mendukung proyek pembangunan strategis daerah dan memberikan pelayanan hukum melalui pos layanan di Mal Pelayanan Publik,” jelasnya.
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati beserta Ketua GOW, Ketua dan anggota DPRD, Dandim 0419/Tanjab beserta Ketua Persit, Sekretaris Daerah beserta Ketua DWP, para kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, perbankan, BUMD, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. (Tim)
