Jakarta, Aksarabrita.com – Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapat alokasi Program Listrik Desa (Lisdes) Tahun 2026–2027 untuk 25 lokasi di delapan kecamatan.
Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., mendorong percepatan program tersebut saat mengikuti audiensi bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (28/9/2026).
Dalam audiensi itu, Katamso menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Tanjab Barat. Ia menilai Program Lisdes dapat memperluas akses listrik dan mendorong pemerataan pembangunan, terutama di wilayah perdesaan.
“Program Listrik Desa sangat penting untuk memperluas akses listrik dan mendorong pemerataan pembangunan, khususnya bagi masyarakat di wilayah perdesaan yang hingga saat ini belum mendapatkan pelayanan listrik secara optimal,” ujar Katamso.
Program Lisdes 2026–2027 mencakup 25 lokasi di delapan kecamatan. Kecamatan Batang Asam mendapat tiga lokasi, Betara tiga lokasi, Bram Itam lima lokasi, Kuala Betara satu lokasi, Pengabuan delapan lokasi, Seberang Kota tiga lokasi, Tungkal Ilir satu lokasi, dan Renah Mendaluh satu lokasi.
Tiga dari 25 lokasi tersebut berada di kawasan hutan. Ketiga lokasi itu meliputi Desa Sungai Paur, Kecamatan Renah Mendaluh; Desa Sungai Penoban, Kecamatan Batang Asam; dan Desa Muntialo, Kecamatan Betara.
Dalam audiensi tersebut, Pemkab Tanjab Barat menyampaikan rasio elektrifikasi daerah yang mencapai 84,82 persen. Namun, sejumlah dusun dan parit masih belum menikmati layanan listrik PLN.
Di beberapa wilayah, masyarakat masih menggunakan batang pinang sebagai tiang jaringan dan kabel swadaya untuk memenuhi kebutuhan listrik.
Pemkab Tanjab Barat juga menyoroti keandalan jaringan listrik, terutama di wilayah ulu. Masyarakat di sejumlah wilayah masih menghadapi gangguan dan pemadaman listrik.
Keterbatasan akses jalan dan jembatan turut menghambat pembangunan jaringan listrik menuju beberapa lokasi.
“Kami juga berharap keandalan jaringan terus meningkat, terutama di wilayah ulu yang masih menghadapi gangguan pasokan. Pemerintah daerah siap mendukung dari sisi kewenangan dan fasilitasi, termasuk membantu penyelesaian kendala akses jalan, jembatan, serta kebutuhan data dan administrasi,” kata Katamso.
Pemkab Tanjab Barat menyiapkan dukungan untuk memperlancar Program Lisdes. Dukungan tersebut mencakup penyediaan data dan koordinat, kesiapan akses menuju lokasi, serta koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi kendala lapangan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Tanjab Barat tumbuh 5,28 persen pada 2025. Pertumbuhan itu meningkat dari 4,43 persen pada 2024.
Pertumbuhan ekonomi tersebut memperkuat kebutuhan Tanjab Barat terhadap infrastruktur dasar. Ketersediaan listrik yang memadai juga dapat mendukung aktivitas masyarakat dan kegiatan ekonomi daerah.
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menjelaskan Program Lisdes mencakup perluasan jaringan listrik, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), serta penyambungan listrik bagi masyarakat di wilayah yang belum menikmati layanan.
Pemerintah daerah memiliki peran dalam menyiapkan akses lokasi, jalan dan jembatan, data serta koordinat, hingga kebutuhan administrasi dan perizinan.
Untuk tiga lokasi di kawasan hutan, pemerintah akan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021. Pemkab Tanjab Barat akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, perangkat daerah, PLN, dan instansi teknis terkait.
Pemkab Tanjab Barat juga akan melakukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan kesiapan setiap lokasi. Koordinasi tersebut mencakup aspek teknis, administrasi, akses, dan kebutuhan jaringan. (***)
