Jakarta, Aksarabrita.com // Pemerintah membedakan dasar hukum penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan status kerja, yaitu PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu. Kebijakan ini memberi kepastian hukum bagi aparatur non-PNS sekaligus menjawab kebutuhan akan kejelasan penghasilan dan jaminan sosial.
Untuk PPPK Penuh Waktu, pemerintah menetapkan penggajian melalui Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. Aturan ini menggantikan Perpres Nomor 98 Tahun 2020. Pemerintah menyusun gaji PPPK penuh waktu berdasarkan golongan jabatan dengan besaran setara Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sejak 2024, pemerintah menaikkan gaji PPPK penuh waktu sebesar 8 persen. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil sekaligus menjaga daya beli pegawai.
Sementara itu, pemerintah mengatur PPPK Paruh Waktu melalui Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025. Pemerintah menghadirkan skema ini sebagai solusi bagi tenaga honorer yang belum masuk formasi PPPK penuh waktu. Dalam aturan tersebut, pemerintah menetapkan gaji PPPK paruh waktu minimal setara Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerah masing-masing.
Pemerintah membiayai gaji PPPK paruh waktu melalui APBD atau BLUD dan tidak memasukkannya ke dalam belanja pegawai. Pemerintah juga membatasi jam kerja PPPK paruh waktu sekitar empat jam per hari, sesuai kebutuhan instansi dan kemampuan keuangan daerah.
Selain dua regulasi utama tersebut, pemerintah memperkuat kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui undang-undang ini, pemerintah menjamin hak jaminan sosial bagi PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, termasuk jaminan hari tua melalui sistem Jaminan Sosial Nasional seperti BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk komponen tunjangan PPPK, pemerintah menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2022 sebagai acuan besaran dan mekanisme pemberian tunjangan.
Melalui pengaturan ini, pemerintah memastikan kejelasan sistem penggajian PPPK. PPPK Penuh Waktu mengacu pada Perpres 11 Tahun 2024, sedangkan PPPK Paruh Waktu berpedoman pada KepmenPAN-RB 16 Tahun 2025, dengan hak jaminan sosial yang sama-sama pemerintah lindungi melalui undang-undang. (Tim)
