JAMBI, Aksarabrita.com – Pemerintah Provinsi Jambi mendorong kehumasan untuk menguasai teknologi Artificial Intelligence (AI) guna menghadapi semakin kompleksnya tantangan komunikasi publik pada 2026. Di tengah derasnya arus informasi digital, kemampuan memanfaatkan teknologi sekaligus menjaga akurasi informasi menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Drs. Ariansyah, M.E., saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Siginjai Sakti Wira Bhakti di Mapolda Jambi, Senin (8/6/2026).
Dalam forum yang diikuti jajaran Humas Polda Jambi, PPID, serta personel humas Polres, Polresta, dan Polsek se-Provinsi Jambi itu, Ariansyah menegaskan bahwa perkembangan AI telah mengubah pola kerja kehumasan secara signifikan. Teknologi tersebut mampu mempercepat pemantauan isu media, menganalisis sentimen publik, menyusun draf konten komunikasi, hingga memetakan tren percakapan masyarakat di ruang digital.
Menurutnya, pemanfaatan AI dapat meningkatkan efektivitas kerja humas, terutama dalam mengolah data dan informasi dalam jumlah besar. Namun, ia menegaskan bahwa manusia tetap memegang peran utama dalam proses verifikasi, penentuan kebijakan komunikasi, dan penyampaian informasi kepada publik.
“AI membantu mempercepat pekerjaan, tetapi manusia harus memastikan kebenaran informasi dan menentukan langkah komunikasi yang tepat,” ujarnya.
Ariansyah juga menyoroti perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi. Saat ini, masyarakat mengandalkan platform digital untuk memperoleh informasi secara cepat dan lebih tertarik pada konten visual serta video singkat yang mudah dipahami.
Perubahan tersebut membuat masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga aktif memberikan tanggapan dan membentuk opini publik dalam waktu singkat. Kondisi itu menuntut setiap lembaga pemerintah untuk membangun komunikasi yang cepat, terbuka, dan responsif.
Ia mengingatkan bahwa humas menghadapi tantangan yang semakin berat seiring berkembangnya teknologi digital. Disinformasi, misinformasi, malinformasi, hingga penyebaran konten deepfake berpotensi menjadi ancaman utama di ruang digital sepanjang 2026.
Untuk menghadapi situasi tersebut, Ariansyah mendorong setiap institusi menerapkan manajemen media yang terukur melalui pemantauan isu, pemetaan potensi masalah, penguatan hubungan dengan media, peningkatan keterlibatan publik, serta evaluasi komunikasi secara berkala.
Selain itu, ia meminta setiap lembaga menyiapkan mekanisme penanganan krisis komunikasi yang jelas. Langkah tersebut mencakup deteksi dini isu, verifikasi data, penyusunan pesan utama, penunjukan juru bicara, penyampaian informasi resmi, hingga pemantauan respons masyarakat.
Ariansyah menegaskan bahwa komunikasi publik memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Melalui komunikasi yang efektif, pemerintah dapat menjelaskan tujuan kebijakan, manfaat program, dampak pembangunan, serta berbagai capaian yang telah dirasakan masyarakat.
“Narasi pembangunan harus mampu menjelaskan tujuan kebijakan, manfaat bagi masyarakat, dampak strategis yang dihasilkan, serta capaian nyata yang berhasil diwujudkan pemerintah,” tegasnya.
Melalui penguasaan teknologi AI dan penguatan strategi komunikasi, humas diharapkan mampu menjaga kualitas informasi publik sekaligus menghadapi berbagai tantangan digital yang terus berkembang. (***)
