JAKARTA// Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan agar penyaluran bantuan sosial (Bansos) dilakukan secara tepat sasaran. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) kini menggencarkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), demi memastikan Bansos diterima oleh yang benar-benar berhak.
“Kami sudah lapor Presiden, dan beliau mengizinkan kami berkoordinasi dengan PPATK untuk memastikan bahwa Bansos ini diterima oleh rekening yang berhak,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam konferensi pers di Jakarta, Kemarin Rabu (2/7/2025).
Gus Ipul menjelaskan bahwa strategi utama untuk memastikan ketepatan Bansos adalah dengan memperbaiki data penerima. Kemensos saat ini melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Pertama, kita perbaiki data. Kedua, kita periksa rekeningnya. Jika nama di rekening tidak sesuai NIK, kita perbaiki. Setelah itu baru ke PPATK untuk verifikasi,” ungkapnya.
Masyarakat Diminta Aktif Sampaikan Keluhan Bansos
Kemensos juga mendorong masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait Bansos melalui saluran resmi.
“Setiap keluhan yang masuk, langsung kami tindak lanjuti melalui call center kami. Masyarakat silakan lapor jika ada kendala,” tegas Gus Ipul.
Penyaluran Lewat PT Pos Dialihkan ke Himbara
Terkait keterlambatan penyaluran Bansos, Gus Ipul menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena adanya proses peralihan dari PT Pos ke Himbara. Kebijakan ini menyesuaikan dengan Perpres Nomor 63 Tahun 2017 yang mewajibkan penyaluran Bansos secara non-tunai.
“Penyaluran lewat PT Pos hanya untuk KPM di wilayah 3T, penyandang disabilitas berat, lansia non-potensial, dan kelompok rentan lainnya. Sisanya kita alihkan ke Himbara,” jelasnya.
Dari sebelumnya sekitar 5 juta KPM, kini hanya tersisa kurang dari 1 juta KPM yang menerima Bansos melalui PT Pos. Hal ini dilakukan agar penyaluran lebih efisien dan tanpa biaya tambahan.
3,6 Juta KPM Buka Rekening Kolektif (Burekol) di Himbara
Selain transisi lembaga penyalur, keterlambatan juga disebabkan oleh proses pembukaan rekening baru untuk KPM yang belum memiliki rekening.
“Total ada 3,6 juta KPM yang sedang Burekol di Himbara. Ini butuh waktu, bisa sampai tiga bulan,” kata Gus Ipul.
Meski begitu, percepatan terus dilakukan. Hingga saat ini, sebanyak 600 ribu KPM telah berhasil Burekol dan menerima penyaluran Bansos.
Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya melakukan penyaluran bansos dengan prosedur yang benar dan sesuai aturan.
“Saya mohon maaf jika ada keterlambatan, terutama bagi KPM yang masih disalurkan lewat PT Pos. Ini murni karena proses transisi dan perbaikan sistem,” pungkasnya.
