Jakarta, Aksarabrita.com // Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai kemandirian energi nasional. Pemerintah menyiapkan Papua sebagai kawasan strategis swasembada energi. Presiden menilai Papua memiliki potensi energi yang sangat besar.
Presiden menyampaikan hal tersebut saat memberi pengarahan kepada kepala daerah se-Papua. Arahan juga dihadiri Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Kegiatan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa, (16/12/2025).
“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik. Menteri ESDM sudah merancang agar masyarakat Papua menikmati hasil energi dari wilayahnya sendiri,” ujar Presiden.
Presiden menyebut pemerintah mendorong penggunaan energi terbarukan. Pemerintah memprioritaskan tenaga surya dan tenaga air. Kedua sumber energi ini cocok untuk wilayah terpencil. Presiden menilai teknologi energi surya kini semakin terjangkau.
Pemerintah juga memanfaatkan pembangkit listrik tenaga air skala kecil. Langkah ini membantu daerah yang sulit dijangkau.
“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, kita tidak perlu mengirim BBM mahal dari daerah lain,” kata Presiden.
Selain energi terbarukan, Presiden mengarahkan pemanfaatan sumber daya lokal. Pemerintah mengembangkan bahan bakar nabati. Strategi ini mendukung target swasembada energi dan pangan. Pemerintah menargetkan capaian tersebut dalam lima tahun.
Presiden menegaskan kemandirian energi akan memperkuat keuangan negara. Saat ini, Indonesia menghabiskan sekitar Rp520 triliun per tahun untuk impor BBM. Presiden menilai pengurangan impor akan menghemat anggaran besar. Pemerintah dapat mengalihkan dana tersebut untuk pembangunan daerah.
“Kalau kita potong setengah, ada 250 triliun. Kalau kita potong lima ratus triliun, tiap kabupaten bisa punya anggaran hingga satu triliun,” ujarnya.
Presiden menambahkan bahwa pemerintah menargetkan penghentian impor solar mulai tahun depan. Pemerintah juga menargetkan penghentian impor bensin secara bertahap dalam empat tahun.
Presiden meminta gubernur dan bupati memperkuat koordinasi. Koordinasi melibatkan pemerintah pusat, Bappenas, dan kementerian terkait. Presiden meminta kepala daerah menetapkan prioritas pembangunan.
“Kita tidak bisa menyelesaikan semua sekaligus. Namun, kita bisa bergerak jika punya prioritas yang jelas,” tegas Presiden.
