Aksarabrita.com – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan masyarakat dapat mengambil bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pemerintah menjamin penyaluran bantuan melalui skema ini tanpa potongan biaya.
Gus Ipul menyampaikan hal tersebut saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau operasional KDKMP di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (15/10/2026).
Dalam kunjungan itu, Gus Ipul menjelaskan bahwa pemerintah mulai menguji coba penyaluran bansos melalui koperasi yang memiliki fasilitas dan perangkat pendukung. Langkah ini bertujuan mendekatkan layanan kepada masyarakat penerima bantuan.
“Penyaluran bansos, baik PKH maupun Bantuan Pangan Non-Tunai, sudah bisa diambil di Kopdes,” kata Gus Ipul seusai kegiatan.
Bank Himbara Buka Gerai di Koperasi Merah Putih
Gus Ipul menjelaskan bahwa bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan membuka gerai layanan di KDKMP. Melalui skema ini, masyarakat dapat mengakses layanan bansos dengan lebih mudah dan dekat dari tempat tinggal mereka.
Penerima bantuan juga dapat langsung membelanjakan dana bantuan untuk membeli kebutuhan pokok yang tersedia di koperasi.
Gus Ipul mengatakan pemerintah akan memperluas skema penyaluran tersebut secara bertahap hingga menjangkau seluruh wilayah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan bahwa penyaluran bansos melalui Koperasi Merah Putih tidak memungut biaya tambahan dan tidak mengurangi hak penerima bantuan.
“Tidak ada, tidak dipotong serupiah pun,” tegas Gus Ipul.
Gus Ipul juga menjelaskan bahwa penerima manfaat PKH dan bantuan sembako akan otomatis menjadi anggota KDKMP. Melalui skema ini, pemerintah mendorong masyarakat memanfaatkan koperasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pemerintah Periksa 10.070 Koperasi Desa
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pemerintah meninjau operasional KDKMP secara serentak selama delapan hari atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
Zulhas menyebut pemerintah menargetkan pemeriksaan terhadap 10.070 koperasi untuk mengevaluasi kesiapan operasional dan mengidentifikasi kekurangan di lapangan.
Ia mengakui bahwa setiap koperasi memiliki tingkat kesiapan yang berbeda. Karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan secara bertahap agar seluruh koperasi mampu memberikan layanan optimal kepada masyarakat.
Menurut Zulhas, Koperasi Merah Putih menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menggerakkan perekonomian desa. Pemerintah mendorong masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi melalui koperasi yang menyediakan berbagai kebutuhan warga.
Kegiatan peninjauan tersebut turut menghadirkan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, serta sejumlah pejabat terkait. (***)
