BERITA KERINCI // Pemerintah Kabupaten Kerinci resmi menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kerinci, Kamis (19/6/2025).
Rapat yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Kerinci, Ujung Ladang, ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kerinci, Irwandri, SE, dan dihadiri oleh Bupati Kerinci Monadi, S.Sos., M.Si, Wakil Bupati H. Murison, S.Pd., S.Sos., M.Si., unsur Forkopimda, anggota DPRD, Sekda, serta jajaran pejabat Pemkab Kerinci.
Gambaran Umum Perubahan Anggaran APBD Kerinci 2025
Dalam pidatonya, Bupati Monadi menjelaskan bahwa perubahan KUA-PPAS ini merupakan respons atas dinamika fiskal nasional dan kondisi keuangan daerah yang perlu dihadapi dengan cermat dan bertanggung jawab.
Beberapa poin penting yang disampaikan, antara lain:
- Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp1,18 triliun, menurun sebesar Rp67,38 miliar atau 5,38% dari target awal APBD induk 2025. Penurunan ini terutama terjadi pada pendapatan transfer, yang turun Rp69,37 miliar menjadi Rp1,114 triliun, akibat penyesuaian dari Kementerian Keuangan. Sementara itu, PAD (Pendapatan Asli Daerah) tetap pada angka Rp58,40 miliar.
- Belanja Daerah turut mengalami penyesuaian. Dari sebelumnya Rp1,29 triliun, turun sebesar Rp66,58 miliar (5,14%) menjadi Rp1,22 triliun.
- Pembiayaan Daerah mengalami kenaikan penerimaan sebesar Rp809 juta, dari Rp42,61 miliar menjadi Rp43,42 miliar, berdasarkan hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemda.
“Perubahan ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika fiskal nasional dan kondisi keuangan daerah yang harus kita respons dengan bijak dalam perencanaan pembangunan,” ujar Bupati Monadi.
DPRD Apresiasi Penjabaran KUA-PPAS
Setelah penyampaian pidato, dilakukan penyerahan dokumen Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2025 dari Bupati kepada Ketua DPRD Kerinci.
Ketua DPRD, Irwandri, SE, memberikan apresiasi atas penjabaran yang disampaikan. Ia menilai, penjelasan tersebut menjadi dasar penting dalam proses pembahasan lanjutan.
“Kami berharap pembahasan berikutnya berjalan lancar dan menghasilkan dokumen perubahan anggaran yang lebih akuntabel dan berpihak kepada masyarakat,” katanya.
