Celios Beberkan Daftar Menteri Terburuk di Era Prabowo-Gibran

Aksarabrita.com // Center of Economic and Law Studies (Celios), lembaga riset ekonomi dan kebijakan publik, merilis laporan evaluasi terhadap kinerja kabinet di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Celios menyusun daftar 10 menteri dan kepala badan yang mereka nilai memiliki kinerja paling buruk dan perlu diganti. (20/10/25)

Tim riset Celios menggelar survei bersama sejumlah pakar dan ahli kebijakan publik. Mereka menilai kinerja para menteri dan kepala lembaga berdasarkan sejumlah indikator, termasuk kepuasan publik dan dampak kebijakan terhadap masyarakat.

Celios menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, di urutan teratas sebagai pejabat dengan nilai terendah, yaitu minus 151 poin. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menempati posisi kedua dengan nilai minus 81 poin. Di urutan ketiga, Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, meraih nilai minus 79 poin.

Berikut daftar lengkap 10 menteri dan kepala badan dengan kinerja terburuk menurut survei Celios:

1. Bahlil Lahadalia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (-151 poin)
2. Dadan Hindayana – Kepala Badan Gizi Nasional (-81 poin)
3. Natalius Pigai – Menteri Hak Asasi Manusia (-79 poin)
4. Raja Juli Antoni – Menteri Kehutanan (-56 poin)
5. Fadli Zon – Menteri Kebudayaan (-36 poin)
6. Widiyanti Putri Wardhana – Menteri Pariwisata (-34 poin)
7. Zulkifli Hasan – Menteri Koordinator Bidang Pangan (-22 poin)
8. Budiman Sudjatmiko – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (-14 poin)
9. Yandri Susanto – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (-10 poin)
10. Nusron Wahid – Menteri Agraria dan Tata Ruang (-7 poin)

Celios menilai para pejabat tersebut gagal memenuhi harapan publik dan membebani kinerja pemerintahan. Lembaga itu juga mendorong Presiden Prabowo untuk segera melakukan reshuffle demi perbaikan kinerja kabinet.

Celios menyatakan bahwa pemerintahan yang berpihak pada rakyat akan berani menggunakan evaluasi publik sebagai bahan introspeksi.

“Evaluasi setahun pemerintahan menjadi peluang untuk introspeksi, dan hanya pemerintahan yang berpihak pada rakyat yang berani memanfaatkannya,” tulis Celios dalam laporan yang dikutip dari Tribunnews, Senin (20/10/2025).

Celios juga menyampaikan bahwa reshuffle kabinet bukan sekadar opsi, melainkan langkah korektif yang harus diambil segera oleh Presiden Prabowo untuk menjawab ketidakpuasan publik.

(Fh)