Sungai Penuh, Aksarabrita.com // Pemerintah Kota Sungai Penuh kembali mencatat capaian di tingkat provinsi. Pada Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Provinsi Jambi Tahun 2025, Pemkot Sungai Penuh meraih penghargaan Kategori PPID Utama Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Badan Publik Menuju Informatif.
Capaian ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membuka akses informasi publik secara luas.
Selanjutnya, Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, menghadiri langsung malam penganugerahan yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (17/12/2025).
Momentum ini menjadi bentuk pengakuan atas upaya berkelanjutan Pemkot Sungai Penuh dalam menerapkan keterbukaan informasi.
Selain itu, penghargaan tersebut sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Melalui pengelolaan informasi yang terstruktur, Pemkot Sungai Penuh terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Di sisi lain, Wakil Wali Kota Azhar Hamzah menegaskan bahwa capaian ini lahir dari kerja kolektif seluruh perangkat daerah, terutama peran aktif Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Dengan koordinasi yang solid, PPID mendorong pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih lanjut, Azhar Hamzah menyebut penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
Ke depan, Pemkot Sungai Penuh menargetkan akses informasi yang semakin responsif dan ramah masyarakat.
Sementara itu, mewakili Gubernur Jambi, Wakil Gubernur Abdullah Sani menegaskan bahwa Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Menurutnya, keterbukaan informasi mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan efisien, sekaligus meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik.
Akhirnya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa komitmen keterbukaan informasi sejalan dengan misi pembangunan Provinsi Jambi.
“Dengan akses informasi yang terbuka, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dan pengawasan pemerintahan,” tegasnya. (Tim)
