BANYUMAS, Aksarabrita.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah mempercepat penanganan sampah nasional saat meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Berwawasan Lingkungan dan Edukasi (BLE) di Kabupaten Banyumas, Selasa (28/4/2026).
Prabowo menyebut pengelolaan sampah kini menjadi prioritas nasional. Pemerintah pusat pun siap turun langsung membantu daerah mengembangkan sistem pengolahan sampah yang lebih modern, efektif, dan bernilai ekonomi.
Menurut Prabowo, model TPST BLE Banyumas mulai menginspirasi banyak daerah lain. Ia menerima laporan dari Gubernur Jawa Tengah bahwa sedikitnya 13 kabupaten mulai mengadopsi konsep serupa.
“Pemerintah pusat akan mendorong dan menurunkan bantuan langsung supaya pengelolaan sampah ini berkembang lebih cepat dan lebih efektif,” tegas Prabowo.
Presiden juga menyambut target Pemerintah Kabupaten Banyumas yang ingin mencapai program zero waste to money pada 2028. Ia optimistis target tersebut tercapai lewat kolaborasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Prabowo bahkan memasang target besar untuk Indonesia. Ia ingin persoalan sampah nasional terkendali dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
“Pengolahan sampah sekarang menjadi prioritas nasional. Dalam dua sampai tiga tahun kita harus bisa mengendalikan sampah di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Selain meninjau sistem pengolahan sampah, Prabowo turut melihat hasil inovasi TPST BLE berupa produksi genteng dari limbah olahan. Ia menilai produk tersebut cukup murah, kuat, dan berpotensi masuk dalam program bantuan perbaikan rumah pemerintah.
Menurut Prabowo, satu rumah bisa memanfaatkan anggaran sekitar Rp4 juta hingga Rp5 juta untuk kebutuhan genteng dari hasil olahan sampah tersebut.
Ia juga menyoroti pentingnya penggunaan material bangunan yang lebih sehat dan estetis. Prabowo ingin mengurangi penggunaan seng yang mudah berkarat karena dinilai kurang sehat dan merusak keindahan lingkungan.
“Kita ingin mengembalikan Indonesia menjadi negara yang benar-benar indah, nyaman ditinggali, dan mendukung pariwisata,” pungkasnya.
Langkah ini menegaskan arah kebijakan pemerintah yang tidak lagi memandang sampah sebagai beban lingkungan semata, tetapi juga sebagai sumber ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (***)
