Jakarta, Aksarabrita.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas dengan mencopot dua pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Keputusan ini diambil menyusul temuan dugaan kebocoran restitusi pajak yang nilainya mencapai Rp25 triliun.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya bersih-bersih internal dan penegakan disiplin di tubuh Kemenkeu, khususnya dalam pengelolaan restitusi pajak yang dinilai rawan penyimpangan.
Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan investigasi terhadap sejumlah pejabat yang memiliki peran dalam pencairan restitusi pajak dalam jumlah besar.
“Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini dua pejabat akan saya copot,” tegas Purbaya.
Restitusi Pajak Naik Tajam
Data menunjukkan bahwa nilai restitusi pajak pada tahun 2025 mencapai Rp361,15 triliun. Angka ini mengalami kenaikan signifikan sekitar 35,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Lonjakan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah, terutama karena adanya indikasi kebocoran yang berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar.
Langkah Tegas Bersih-bersih Internal
Purbaya menegaskan bahwa pencopotan pejabat ini bukan sekadar langkah administratif, melainkan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara.
Ia juga memastikan bahwa proses investigasi akan terus berlanjut dan tidak menutup kemungkinan adanya tindakan lanjutan terhadap pihak-pihak lain yang terlibat.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik penyimpangan, khususnya dalam sektor perpajakan yang menjadi tulang punggung penerimaan negara.
Fokus Perbaikan Sistem dan Pengawasan
Selain tindakan terhadap individu, Kemenkeu juga akan memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi terhadap mekanisme restitusi pajak.
Pemerintah menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
Dengan langkah tegas ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara dapat terus terjaga.
Penegasan Komitmen Pemerintah
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa pengawasan terhadap anggaran negara harus dilakukan secara ketat dan berkelanjutan.
Purbaya menegaskan, reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkeu akan terus diperkuat, termasuk dengan memastikan setiap pejabat bekerja sesuai aturan dan bertanggung jawab atas kewenangannya. **
