SAROLANGUN – Kericuhan terjadi antara warga Suku Anak Dalam (SAD) dan sejumlah anggota TNI di kawasan perkebunan kelapa sawit PT Sari Aditya Loka (SAL), Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi.
Peristiwa itu terjadi pada Jumat (28/8/2026) siang. Video keributan kemudian beredar luas di media sosial.
Dalam video tersebut, sejumlah warga terlihat terlibat keributan dengan beberapa anggota TNI. Lima personel TNI berada di lokasi saat kejadian.
Personel TNI dari Yonif TP 896/Serumpun Pseko menjaga keamanan kawasan perkebunan.
Keributan Bermula dari TBS Kelapa Sawit
Menurut informasi awal, petugas keamanan perusahaan menemukan warga SAD membawa tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dari kawasan perkebunan.
Petugas kemudian meminta warga meninggalkan lokasi. Anggota TNI juga membantu petugas menjaga keamanan.
Situasi kemudian memanas. Cekcok terjadi antara warga dan petugas.
Keributan akhirnya berubah menjadi aksi kekerasan. Sejumlah warga menyerang beberapa anggota TNI.
Dalam rekaman video, beberapa anggota TNI berusaha menghindari kerumunan warga. Salah seorang personel bahkan terjatuh di area semak.
Namun, aparat masih mendalami kronologi lengkap kejadian tersebut. Polisi juga mencari tahu pihak yang lebih dahulu melakukan tindakan kekerasan.
Polisi Dalami Kasus
Danrem 042/Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin membenarkan kejadian tersebut.
Nyamin mengatakan kondisi lokasi sudah aman dan kondusif pada Sabtu (29/8/2026).
“Betul Mas, kejadiannya kemarin (Jumat). Kondisi sudah aman dan kondusif,” kata Nyamin.
Kabid Humas Polda Jambi Kombes Erlan Munaji dan Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah juga memastikan kondisi Desa Bukit Suban tetap kondusif.
Polres Sarolangun kini mendalami kasus tersebut. Polisi mengumpulkan keterangan dan mencari fakta terkait kejadian.
Persoalan Lahan Jadi Sorotan
Insiden tersebut kembali menyoroti persoalan lahan antara masyarakat SAD dan pihak perusahaan di kawasan PT SAL.
Pemerintah dan aparat perlu mendorong penyelesaian masalah secara menyeluruh. Langkah tersebut penting untuk mencegah konflik serupa kembali terjadi.
Aparat mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi.
Masyarakat juga perlu menjaga keamanan dan ketertiban. Sementara itu, aparat terus menjalankan proses hukum sesuai aturan. (Tim)
