Home / Nasioanal

Senin, 28 September 2026 - 10:28 WIB

Ombudsman Soroti Pelayanan Haji 2026

Ombudsman RI

Ombudsman RI

Aksarabrita.com — Ombudsman RI menyerahkan hasil pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 2026 kepada Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Penyerahan laporan berlangsung di Gedung Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2026).

Ombudsman melakukan pengawasan untuk memastikan pelayanan haji selama masa transisi kelembagaan tetap memenuhi standar pelayanan publik.

Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher, mengatakan penyelenggaraan haji 2026 secara umum berjalan baik.

Namun, Ombudsman masih menemukan sejumlah catatan. Temuan itu mencakup transparansi seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), pengaduan masyarakat, layanan kesehatan, serta sarana dan prasarana.

Ombudsman menerima laporan masyarakat melalui 34 perwakilan. Ombudsman juga membuka posko pengaduan daring secara nasional selama pelaksanaan haji.

Selain itu, Ombudsman memantau layanan melalui aplikasi Kawal Haji.

Ombudsman menilai proses seleksi PPIH masih membutuhkan penguatan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas.

Masyarakat juga melaporkan dugaan penundaan penanganan pengaduan terkait penetapan PPIH.

Baca Juga :  OpenAI Meluncurkan ChatGPT Atlas, Peramban Web (Browser)

Laporan lainnya berkaitan dengan kegagalan keberangkatan jemaah karena faktor kesehatan serta persoalan sarana pelayanan.

Ombudsman menilai layanan akomodasi di embarkasi secara umum cukup baik.

Namun, beberapa lokasi belum memiliki SOP dan publikasi standar pelayanan yang memadai. Ombudsman juga menemukan sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar jumlah maupun kualitas.

Pada salah satu embarkasi, fasilitas toilet dan tempat mandi belum berfungsi optimal sehingga menimbulkan antrean.

Ombudsman mendorong pemerintah memperkuat skrining dan deteksi dini kondisi kesehatan jemaah sejak daerah asal.

Ombudsman mengapresiasi aplikasi Kawal Haji karena memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan.

Namun, Kementerian Haji dan Umrah perlu memperkuat pengelolaan pengaduan melalui prosedur yang jelas dan kepastian waktu penyelesaian.

Ombudsman juga mendorong integrasi pengaduan dengan SP4N-LAPOR! serta memperkuat koordinasi antarinstansi.

Ombudsman mendorong Kementerian Haji dan Umrah menetapkan serta mempublikasikan standar pelayanan, maklumat pelayanan, SOP, dan alur pelayanan.

Baca Juga :  BPJS Kesehatan Buka Rekrutmen PATT 2026, Ini Syaratnya!

Kementerian juga perlu meningkatkan sarana dan prasarana, kompetensi sumber daya manusia, serta pelayanan bagi kelompok rentan.

Koordinasi perlu diperkuat bersama Kementerian Perhubungan, InJourney Airports, Imigrasi, Bea dan Cukai, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri.

Ombudsman dan Kementerian Haji dan Umrah sepakat menginisiasi Nota Kesepahaman (MoU) terkait pengawasan haji.

Kerja sama tersebut mencakup pengawasan di dalam negeri hingga Tanah Suci.

Nuzran mengatakan Ombudsman nantinya akan ikut mengawasi penyelenggaraan haji di Tanah Suci.

Sementara itu, Dahnil Anzar Simanjuntak menyambut baik keterlibatan lembaga eksternal dalam pengawasan haji.

Dahnil menegaskan Kementerian Haji dan Umrah terbuka terhadap pengawasan dan mendukung upaya penegakan hukum untuk menjaga pelayanan haji dan umrah dari praktik rente serta korupsi.

sumber : Ombudsman RI 

Share :

Baca Juga

Daerah

Tragedi Prada Lucky Meninggal Dunia, 4 Prajurit TNI Ditahan
@dhemit_is_back

Hukum & Kriminal

Gatot Hariyanto alias @dhemit_is_back Bantah Tuduhan Penipuan
May Day 2026 di Monas, Prabowo Tegaskan Komitmen Bela Buruh

Nasioanal

May Day 2026 di Monas, Prabowo Tegaskan Komitmen Bela Buruh
Final Piala Dunia 2026 Spanyol vs Argentina

Nasioanal

Head to Head 6-6, Argentina dan Spanyol Siap Bentrok di Final

Nasioanal

PPPK Paruh Waktu 2025 Resmi Berlaku, Cek Gaji, Jam Kerja, dan Aturannya

Kesehatan & Olahraga

Dikha, Penari Cilik Pacu Jalur Kuansing Diberi Beasiswa oleh Fadli Zon
BKN Resmi Hentikan Arsip Fisik ASN, Semua Wajib Digital Lewat DMS

Nasioanal

BKN Hentikan Arsip Fisik ASN, Semua Wajib Digital Lewat DMS
Prabowo dan PM Australia Teken Perjanjian Keamanan Bersama Jumat, 6 Februari 2026

Nasioanal

Momen Bersejarah! Prabowo dan PM Australia Teken Perjanjian Keamanan Bersama