Aksarabrita.com — Ombudsman RI menyerahkan hasil pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 2026 kepada Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Penyerahan laporan berlangsung di Gedung Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2026).
Ombudsman melakukan pengawasan untuk memastikan pelayanan haji selama masa transisi kelembagaan tetap memenuhi standar pelayanan publik.
Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher, mengatakan penyelenggaraan haji 2026 secara umum berjalan baik.
Namun, Ombudsman masih menemukan sejumlah catatan. Temuan itu mencakup transparansi seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), pengaduan masyarakat, layanan kesehatan, serta sarana dan prasarana.
Ombudsman menerima laporan masyarakat melalui 34 perwakilan. Ombudsman juga membuka posko pengaduan daring secara nasional selama pelaksanaan haji.
Selain itu, Ombudsman memantau layanan melalui aplikasi Kawal Haji.
Ombudsman menilai proses seleksi PPIH masih membutuhkan penguatan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas.
Masyarakat juga melaporkan dugaan penundaan penanganan pengaduan terkait penetapan PPIH.
Laporan lainnya berkaitan dengan kegagalan keberangkatan jemaah karena faktor kesehatan serta persoalan sarana pelayanan.
Ombudsman menilai layanan akomodasi di embarkasi secara umum cukup baik.
Namun, beberapa lokasi belum memiliki SOP dan publikasi standar pelayanan yang memadai. Ombudsman juga menemukan sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar jumlah maupun kualitas.
Pada salah satu embarkasi, fasilitas toilet dan tempat mandi belum berfungsi optimal sehingga menimbulkan antrean.
Ombudsman mendorong pemerintah memperkuat skrining dan deteksi dini kondisi kesehatan jemaah sejak daerah asal.
Ombudsman mengapresiasi aplikasi Kawal Haji karena memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan.
Namun, Kementerian Haji dan Umrah perlu memperkuat pengelolaan pengaduan melalui prosedur yang jelas dan kepastian waktu penyelesaian.
Ombudsman juga mendorong integrasi pengaduan dengan SP4N-LAPOR! serta memperkuat koordinasi antarinstansi.
Ombudsman mendorong Kementerian Haji dan Umrah menetapkan serta mempublikasikan standar pelayanan, maklumat pelayanan, SOP, dan alur pelayanan.
Kementerian juga perlu meningkatkan sarana dan prasarana, kompetensi sumber daya manusia, serta pelayanan bagi kelompok rentan.
Koordinasi perlu diperkuat bersama Kementerian Perhubungan, InJourney Airports, Imigrasi, Bea dan Cukai, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri.
Ombudsman dan Kementerian Haji dan Umrah sepakat menginisiasi Nota Kesepahaman (MoU) terkait pengawasan haji.
Kerja sama tersebut mencakup pengawasan di dalam negeri hingga Tanah Suci.
Nuzran mengatakan Ombudsman nantinya akan ikut mengawasi penyelenggaraan haji di Tanah Suci.
Sementara itu, Dahnil Anzar Simanjuntak menyambut baik keterlibatan lembaga eksternal dalam pengawasan haji.
Dahnil menegaskan Kementerian Haji dan Umrah terbuka terhadap pengawasan dan mendukung upaya penegakan hukum untuk menjaga pelayanan haji dan umrah dari praktik rente serta korupsi.
sumber : Ombudsman RI

















