Aksarabrita.com // Pemerintah tengah menyiapkan perubahan besar dalam sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai tahun 2025. Jika sebelumnya ujian CPNS dilakukan secara serentak nasional, ke depan pelamar akan merasakan sistem yang lebih fleksibel, modern, dan efisien.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengungkap bahwa sistem seleksi CPNS 2025 tidak lagi bersifat serentak nasional. Pelamar nantinya bisa memilih jadwal tes sendiri, bahkan nilai hasil tes berlaku hingga dua tahun.
“Ke depan, hasil tes bisa berlaku dua tahun. Jadi tidak perlu mengulang semua, hanya subtes yang belum memenuhi passing grade,” ujar Zudan.
Ini Perbedaan Sistem Tes CPNS 2024 dan Rencana 2025
1. Jadwal Tes
- CPNS 2024: Ujian dilaksanakan serentak nasional.
- CPNS 2025: Peserta bisa memilih waktu tes sesuai kesiapan.
2. Masa Berlaku Nilai Tes
- 2024: Nilai hanya berlaku satu kali tes.
- 2025: Nilai berlaku hingga 2 tahun dan bisa digunakan untuk formasi berikutnya.
3. Pengulangan Tes
- 2024: Seluruh SKD diulang jika gagal.
- 2025: Hanya subtes gagal (TWK, TIU, atau TKP) yang perlu diulang.
4. Pilihan Formasi
- 2024: Bebas memilih banyak formasi.
- 2025: Maksimal hanya bisa memilih dua formasi jabatan.
5. Sistem Teknologi
- 2024: Menggunakan CAT konvensional.
- 2025: Mengintegrasikan teknologi AI dan Big Data untuk keadilan seleksi.
Selain perubahan sistem tes, pemerintah juga akan mengurangi jumlah formasi CPNS dan lebih fokus pada pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini sesuai dengan kebijakan efisiensi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik yang diusung oleh Kementerian PAN-RB.
- Mulai pelajari SKD dan SKB dari sekarang.
- Latihan soal CAT secara berkala.
- Fokus tingkatkan nilai subtes yang lemah.
- Simpan hasil tes yang valid jika sistem baru resmi berlaku.
Perubahan sistem seleksi CPNS 2025 ini menjadi angin segar bagi para pelamar. Dengan fleksibilitas waktu dan sistem pengulangan subtes, diharapkan peluang lolos semakin besar dan seleksi berjalan lebih adil. Namun, pelamar tetap harus menunggu pengumuman resmi dari BKN dan Kemenpan-RB terkait penerapan skema baru ini.
