BERITA JAKARTA // Suasana Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta Pusat mendadak ramai pada Selasa (7/10/2025). Sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) datang langsung menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Mereka menuntut penjelasan dan meminta tambahan anggaran karena pemerintah memotong Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026.
Purbaya menanggapi permintaan itu dengan santai namun menyindir.
“Kalau mereka, semua minta ditanggung saya,” ujarnya sambil tersenyum dalam konferensi pers setelah pertemuan.
Purbaya memahami keresahan para kepala daerah yang menghadapi perlambatan ekonomi nasional dalam sembilan bulan terakhir. Ia menegaskan bahwa kemampuan APBN terbatas dan harus seimbang dengan penerimaan negara yang ikut menurun.
“Permintaannya wajar, tapi kita harus lihat kemampuan APBN. Ekonomi belum stabil, jadi belum semua bisa kita penuhi,” jelasnya.
Gubernur Kalimantan Utara mengeluhkan kondisi warganya yang harus berbelanja ke Malaysia karena minim infrastruktur. Ia membutuhkan Rp150 miliar untuk membangun jembatan penghubung antarwilayah.
Purbaya berencana berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mencari solusi. Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah mengelola anggaran secara cermat dan transparan.
“Kalau mau bangun daerahnya, harusnya dari dulu sudah bagus. Jangan sampai anggarannya bocor,” sindirnya.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menyuarakan protes keras terhadap pemotongan anggaran 25 persen yang menghambat berbagai program pembangunan di Aceh.
“Kami meminta pemerintah pusat menghentikan pemotongan dana daerah. Beban pembangunan ada di provinsi,” tegas Mualem.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah juga mengkritik kebijakan pemangkasan yang membuat pembayaran gaji ASN dan proyek infrastruktur daerah terancam.
“Kalau dana transfer tidak dikembalikan, sebaiknya pemerintah pusat saja yang membayar gaji pegawai,” katanya.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan Rp650 triliun untuk dana TKD, atau turun sekitar 29 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp919 triliun.
Kebijakan itu memicu protes keras dari banyak kepala daerah. Sebagai respons, Purbaya menambah Rp43 triliun ke dalam pos TKD, sehingga total anggarannya menjadi Rp693 triliun.
Ia menekankan bahwa penambahan itu hanya berlaku untuk daerah yang mampu menjaga disiplin dan transparansi anggaran.
“Kalau daerah bisa buktikan tata kelola yang baik, desentralisasi bisa jalan lagi,” tegasnya.
Pertemuan antara Purbaya dan para gubernur menunjukkan dinamika awal hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di era kabinet baru. Di tengah tekanan fiskal, Purbaya menegaskan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa pembangunan daerah tetap menjadi prioritas, tetapi harus berjalan seiring dengan disiplin fiskal dan akuntabilitas anggaran.
