JAKARTA – Ombudsman RI memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk melindungi hak masyarakat. Ketua Ombudsman RI, Nuzran Joher, menyampaikan hal itu saat bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026).
Ombudsman RI akan menggelar Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS). Investigasi ini berfokus pada keamanan pangan dan penanganan kasus keracunan dalam program MBG.
Tim Keasistenan Utama III akan menjalankan investigasi tersebut. Tim ini mengoordinasikan pengawasan pelayanan publik di sektor pangan. Setelah investigasi selesai, Ombudsman RI akan menyusun Saran Perbaikan sebagai bahan evaluasi bagi pihak terkait.
Nuzran menegaskan, Ombudsman RI ingin memastikan program prioritas nasional ini berjalan dengan baik. Karena itu, pihaknya akan mengidentifikasi kekurangan dan mendorong perbaikan tata kelola secara menyeluruh.
“Ombudsman RI bisa memberikan saran perbaikan tata kelola. Apa yang kurang dan yang harus diperbaiki secara menyeluruh,” ujar Nuzran.
Ombudsman Perkuat Pengawasan di 34 Provinsi
Nuzran menjelaskan, Ombudsman RI memiliki 34 kantor perwakilan yang mendukung pengawasan program MBG di seluruh Indonesia. Jaringan ini membantu Ombudsman memantau pelayanan publik dan menghimpun laporan dari berbagai daerah.
Ia juga menyebut Ombudsman RI telah menyampaikan hasil kajian dan Saran Perbaikan pada 2025. Selain itu, Ombudsman terus mencermati berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program.
“Kita tidak menutup mata atas kejadian sebelumnya dan telah menyampaikan laporan yang masuk dari 34 provinsi,” tegasnya.
Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin, menegaskan bahwa penyelenggara harus segera membenahi tata kelola MBG. Menurutnya, status MBG sebagai kebijakan baru tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan penyimpangan.
Ombudsman RI membuka ruang koreksi melalui Saran Perbaikan. Langkah ini diharapkan mendorong penyelenggara meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga keamanan pangan.
BGN Terima Kritik dan Saran
Sementara itu, Sudaryono mengakui BGN menghadapi berbagai persoalan selama pelaksanaan program MBG. Pihaknya berupaya mengatasi persoalan tersebut dengan menerima masukan, kritik, dan saran dari berbagai pihak.
Sudaryono berharap kajian Ombudsman RI dapat menggambarkan kondisi lapangan secara faktual. BGN kemudian dapat memanfaatkan hasil kajian tersebut untuk mengevaluasi program dan menentukan langkah perbaikan.
Melalui pengawasan ini, Ombudsman RI mendorong BGN memperkuat tata kelola MBG agar lebih tertib, aman, dan akuntabel. Upaya tersebut juga bertujuan memastikan masyarakat memperoleh manfaat program sesuai dengan tujuan pemerintah. (**)
