BERITA JAKARTA // Pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti Kejadian Luar Biasa (KLB) di sejumlah lokasi Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penguatan tata kelola program untuk menjamin keselamatan anak-anak Indonesia. (29/9/35)
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi bersama para menteri dan pimpinan lembaga guna merumuskan langkah konkret perbaikan MBG. “Bapak Presiden sangat serius menangani masalah ini. Keselamatan anak menjadi prioritas utama. Insiden ini menyangkut generasi penerus bangsa,” tegas Zulkifli di kantor Kementerian Kesehatan.
Pemerintah menetapkan enam langkah strategis. Pertama, menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) bermasalah dan melakukan evaluasi menyeluruh. Kedua, mengevaluasi disiplin, kualitas, serta kemampuan juru masak di seluruh SPPG. Ketiga, memperbaiki sanitasi, khususnya kualitas air dan pengelolaan limbah dengan pengawasan nasional.
Langkah keempat, melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat pelaksanaan MBG. Kelima, mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak. “SLHS kini wajib. Tanpa sertifikat itu, risiko kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi,” ujar Zulkifli.
Pemerintah juga menugaskan Kemenkes, Kemendagri, dan Kementerian Dikdasmen untuk mengoptimalkan peran Puskesmas dan UKS dalam pemantauan rutin MBG di daerah.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan percepatan penerbitan SLHS. “Kami menargetkan seluruh dapur MBG memperoleh sertifikat ini dalam waktu satu bulan. Pemerintah daerah bersama Badan Gizi Nasional akan mengawasi pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyajian makanan,” jelas Budi.
Pemerintah menjadwalkan rapat koordinasi lanjutan pada Rabu depan untuk mengevaluasi progres perbaikan. Kemendagri juga akan menggelar rapat teknis dengan kepala daerah, kepala dinas pendidikan, dan kepala dinas kesehatan, bersama Menkes, Menteri Dikdasmen, serta pimpinan BGN.
