Jakaerta, Aksarabrita.com // Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menyita perhatian publik setelah kasus keracunan massal menimpa ratusan siswa di SMA Negeri 2 Kudus, Jawa Tengah. Di tengah derasnya kritik dan pemberitaan negatif, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, justru menyampaikan sikap tegas dan tidak biasa.
Dadan menegaskan bahwa BGN tidak alergi terhadap kritik. Ia bahkan mengaku senang ketika muncul berita viral bernada negatif, karena hal tersebut menjadi alarm penting untuk mengevaluasi kinerja di lapangan.
“Kalau ada yang viral, apalagi yang jelek-jelek, Badan Gizi justru senang. Itu bentuk teguran dan kontrol langsung untuk SPPG,” kata Dadan Hindayana kepada awak media.
Menurut Dadan, viralnya masalah dalam pelaksanaan MBG menunjukkan bahwa masyarakat ikut aktif mengawasi program strategis nasional ini. Ia menilai kontrol publik dan media jauh lebih efektif untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga.
BGN, lanjutnya, membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk mengawasi menu, proses distribusi, hingga kebersihan makanan yang diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
“Kami apresiasi siapa pun yang melakukan evaluasi. Setiap warga berhak mengawasi program MBG,” tegasnya.
Dadan juga menyebut BGN sebagai institusi terbuka yang terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan program.
Pernyataan Kepala BGN ini muncul setelah kasus keracunan MBG di SMA Negeri 2 Kudus viral di media sosial dan pemberitaan nasional.
Berdasarkan laporan resmi, insiden terjadi pada Rabu, 28 Januari 2026, saat 1.276 paket MBG dengan menu soto ayam dan buah kelengkeng dari SPPG Purwosari Kapasan dibagikan kepada siswa dan guru.
Tak lama setelah mengonsumsi makanan tersebut, ratusan penerima mengalami gejala keracunan seperti mual, muntah, dan pusing.
Dampak kejadian ini tergolong besar. Pihak sekolah mencatat:
- 521 siswa mengalami gejala keracunan
- 24 guru turut terdampak
- 117 siswa harus dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan intensif
Penanganan darurat melibatkan 52 unit ambulans dari berbagai fasilitas kesehatan serta dukungan BPBD Kabupaten Kudus. Tim medis bergerak cepat untuk memastikan seluruh korban mendapat perawatan maksimal.
Kasus di Kudus mempertegas pentingnya pengawasan ketat di tingkat SPPG, mulai dari pengolahan bahan makanan, kebersihan dapur, hingga distribusi ke sekolah.
BGN berharap pengawasan publik yang masif dapat mendorong peningkatan standar keamanan pangan sehingga kejadian serupa tidak terulang.
“Program MBG bertujuan mencetak generasi sehat dan berkualitas. Masalah teknis dan keamanan pangan tidak boleh menghambat tujuan besar itu,” ujar Dadan.
Menanggapi kejadian tersebut, sejumlah pejabat daerah langsung turun ke lokasi. Bupati Kudus, Dandim, dan Kapolres Kudus melakukan peninjauan langsung untuk memastikan penanganan korban berjalan optimal sekaligus mengawal proses evaluasi penyedia makanan.
Pemerintah daerah berkomitmen mendukung perbaikan tata kelola MBG agar program ini tetap berjalan aman, berkualitas, dan tepat sasaran. **
