Harga Pupuk Subsidi Turun 20 Persen, Petani Makin Semangat
Aksarabrita.com – Penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen membawa angin segar bagi petani. Kebijakan tersebut mampu mengurangi beban biaya produksi sekaligus meningkatkan semangat petani untuk menggarap lahan dan mendukung target swasembada pangan.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyampaikan hal itu saat memimpin kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, Jumat (26/6/2026).
Menurut Titiek, pemerintah telah mengambil langkah nyata untuk membantu petani. Selain menurunkan harga pupuk bersubsidi, pemerintah juga memangkas 145 aturan yang sebelumnya menghambat penyaluran pupuk. Kebijakan tersebut membuat petani lebih mudah memperoleh pupuk sesuai kebutuhan.
“Pemerintah sudah memberikan diskon pada harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sehingga ini sangat membantu petani dan membuat mereka lebih bergairah untuk bercocok tanam dalam rangka mewujudkan swasembada pangan,” ujar Titiek.
Ia menilai pupuk memegang peran penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Karena itu, Komisi IV DPR RI terus mengawasi penyaluran pupuk agar petani yang berhak menerima pupuk tepat waktu dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Titiek juga meminta seluruh pihak menjaga kelancaran distribusi pupuk hingga ke tingkat petani. Menurutnya, distribusi yang cepat dan tepat sasaran akan memperkuat produksi pertanian nasional.
Selain itu, Titiek menyoroti pentingnya pembaruan data petani melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Ia meminta para penyuluh pertanian aktif mendampingi petani saat mengisi dan memperbarui data agar pemerintah dapat menghitung kebutuhan pupuk secara akurat.
“Peran penyuluh sangat diperlukan untuk memberikan edukasi kepada para petani tentang cara mengisi dan memasukkan data-data di e-RDKK ini,” tegasnya.
Titiek optimistis penurunan harga pupuk, penyederhanaan regulasi, serta penguatan data petani akan meningkatkan produktivitas pertanian. Ia berharap seluruh kebijakan tersebut mampu mempercepat terwujudnya swasembada pangan di Indonesia. (***)
