BERITA NASIONAL// Pemerintah melalui rapat tingkat menteri di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jumat (26/9/2025), memperkuat kolaborasi lintas kementerian guna menyederhanakan bantuan sosial lewat Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha Afirmatif. Kebijakan ini bertujuan mempercepat pengentasan kemiskinan, memberdayakan UMKM, serta memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Terpadu (DTSEN).
Selama ini, berbagai instansi menyalurkan bansos dan subsidi lewat kartu yang berbeda-beda. Presiden Prabowo Subianto mendorong penyederhanaan dengan mengintegrasikan bantuan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Terpadu (DTSEN) yang Badan Pusat Statistik (BPS) kelola.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan perlunya reformasi tata kelola agar bansos lebih tepat sasaran. “Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola bantuan sosial agar lebih efektif dan dirasakan langsung masyarakat,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul menjelaskan bahwa sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kemensos mengampu Kartu Kesejahteraan Sosial dan Kartu Usaha Afirmatif. Melalui Kartu Usaha Afirmatif, pemerintah memberdayakan UMKM agar meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja baru.
“Kemensos tidak bisa bekerja sendiri. Kami perlu kolaborasi dengan kementerian lain agar program berjalan optimal,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa bansos hanya bersifat sementara, sementara pemberdayaan menjadi solusi jangka panjang. “Mari kita ubah mindset sesuai arahan Presiden. Bansos itu sementara, berdaya itu selamanya,” tegas Gus Ipul.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mendukung penuh penggunaan DTSEN. Ia menilai sistem tersebut mampu memastikan bansos lebih tepat sasaran sekaligus membuka jalan baru dalam penanggulangan kemiskinan lewat skema graduasi.
“Graduasi menjadi paradigma baru. Setiap rupiah APBN harus berdampak pada pemberdayaan. Nantinya hanya lansia dan difabel yang menerima bantuan sosial,” kata Muhaimin.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, juga mendukung penyederhanaan kartu. “Kami mendukung penuh langkah penyederhanaan berbagai kartu ini,” ucapnya.
Rapat tersebut menghadirkan pejabat dari Kemenko PMK, Kementerian PPN/Bappenas, KemenPANRB, Kemendikbudristek, Kemenag, Kemenhut, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemendagri, BPS, hingga BPKP.
Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem 0 persen dengan mengintegrasikan bansos dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM.
