Home / Pemerintah

Minggu, 1 Maret 2026 - 16:22 WIB

Menanti THR ASN 2026: Pemerintah Rampungkan Aturan

Akhirnya PPPK Paruh Waktu di Jambi Dapat THR, Ini Besarannya! (Foto Ilustrasi THR)

Akhirnya PPPK Paruh Waktu di Jambi Dapat THR, Ini Besarannya! (Foto Ilustrasi THR)

Aksarabrita.com // Pemerintah terus mempercepat proses pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN/PNS, TNI/Polri, dan pensiunan pada 2026. Saat ini, pemerintah memfokuskan kerja pada penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar hukum pencairan.

Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa seluruh proses administratif sudah berjalan. Ia memastikan pemerintah segera menyelesaikan regulasi tersebut. Namun, ia menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan langsung menyampaikan kepastian tanggal pencairan kepada publik.

Dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026), Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah hampir menuntaskan prosesnya. Ia menyebut pencairan THR sudah masuk tahap akhir dan tinggal menunggu pengumuman Presiden.

Target Cair Minggu Pertama Puasa

Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan rencana pencairan THR mulai minggu pertama Ramadan. Ia menyampaikan pernyataan tersebut saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Jika jadwal tersebut berjalan sesuai rencana, jutaan ASN, anggota TNI/Polri, serta pensiunan dapat memanfaatkan THR tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan menjelang Idulfitri.

Baca Juga :  ASN Sungai Penuh Masuk Kantor Hanya 4 Hari

Anggaran Rp55 Triliun untuk 10,5 Juta Penerima

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran THR pada 2026. Dana ini akan disalurkan kepada sekitar 10,5 juta penerima di seluruh Indonesia.

Melalui alokasi tersebut, pemerintah ingin menjaga daya beli aparatur negara sekaligus mendorong perputaran ekonomi nasional menjelang Lebaran.

Besaran THR Disesuaikan Jabatan dan Masa Kerja

Pemerintah menetapkan besaran THR dan gaji ke-13 berdasarkan jabatan, pangkat, serta masa kerja, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan negara. Skema ini mengikuti pola yang berlaku pada tahun-tahun sebelumnya.

Secara umum, ASN menerima THR dengan kisaran Rp4 juta hingga lebih dari Rp31 juta, tergantung posisi dan golongan.

Pejabat pimpinan lembaga nonstruktural:

  • Ketua/Kepala lembaga: maksimal Rp31,47 juta
  • Wakil Ketua: sekitar Rp29,66 juta
  • Sekretaris dan Anggota: maksimal Rp28,10 juta
Baca Juga :  Kodim Kerinci Gelar Fun Glove Match, Wadah Positif Bagi Remaja

Pejabat struktural:

  • Eselon I/Pimpinan Tinggi Utama: maksimal Rp24,88 juta
  • Eselon II: sekitar Rp19,51 juta
  • Eselon III: sekitar Rp13,84 juta
  • Eselon IV: sekitar Rp10,61 juta

Sementara itu, pegawai non-ASN di instansi pemerintah menerima THR sesuai jenjang pendidikan dan masa kerja. Lulusan SD atau SMP dengan masa kerja hingga 10 tahun berpeluang menerima sekitar Rp4,28 juta. Adapun lulusan S2 atau S3 dengan masa kerja di atas 20 tahun dapat memperoleh hingga sekitar Rp9,05 juta.

Dengan regulasi yang hampir rampung dan target pencairan pada awal Ramadan, jutaan ASN kini menanti pengumuman resmi dari Presiden. Kepastian tanggal cair THR 2026 akan menjadi kabar penting menjelang bulan suci dan Hari Raya Idulfitri. (***)

Share :

Baca Juga

Wako Alfin Pastikan Kesehatan 128 Calon Jamaah Haji

Daerah

Wako Alfin Pastikan Kesehatan 128 Calon Jamaah Haji
Presiden Prabowo Bahas Proyek 141 Ribu Rumah Subsidi (Dok.Setkab Ri)

Nasioanal

Presiden Prabowo Panggil Menteri Perumahan, Bahas Ini!
KemenpanRB

Daerah

MenPANRB Tegaskan Penyelesaian Non-ASN di Daerah
Monadi Terima Gelar Adat Depati Sinaro Bumi Sakti di Kenduri Sko

Daerah

Monadi Terima Gelar Adat Depati Sinaro Bumi Sakti di Kenduri Sko
Cara Cek Bansos PKH dan BPNT Mei 2026 Lewat HP, Cair La

Nasioanal

Cara Cek Bansos Januari 2026 Lewat HP, PKH dan BPNT Cair
Prabowo Lantik Arif Satria dan Amarulla Pimpin BRIN

Nasioanal

Prabowo Lantik Arif Satria dan Amarulla Pimpin BRIN
Kerinci Siap Menjadi Daerah Tangguh Bencana!

Daerah

Kerinci Siap Menjadi Daerah Tangguh Bencana!

Daerah

Gunardi: HUT ke-17 Kota Sungai Penuh Jadi Momentum Penguatan Mutu Pelayanan Kesehatan