Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam menyampaikan kebijakan publik. Dalam keterangannya pada Rabu (14/10/2026), Tito menekankan pentingnya komunikasi yang efektif agar masyarakat memahami program pemerintah dan memperoleh informasi yang akurat.
Dalam negara demokrasi, dukungan masyarakat menjadi faktor penting bagi keberhasilan pemerintahan. Karena itu, pemerintah perlu membangun komunikasi yang jelas agar publik memahami tujuan dan manfaat setiap kebijakan.
Selain itu, media berperan besar dalam membentuk persepsi masyarakat. Informasi yang media sampaikan turut memengaruhi penilaian publik terhadap program dan kinerja pemerintah.
Arus Informasi Digital Menjadi Tantangan
Perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru bagi pemerintah. Salah satunya, firehose of falsehood, yaitu pola penyebaran informasi bohong secara masif dan berulang untuk memengaruhi opini publik.
Pola tersebut dapat membuat informasi keliru menarik perhatian masyarakat lebih cepat daripada fakta yang pemerintah sampaikan secara terbatas. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyampaikan informasi secara cepat, konsisten, dan mudah dipahami.
Pemerintah juga perlu mengoptimalkan komunikasi mengenai program positif dan capaian pembangunan. Dengan langkah ini, masyarakat dapat mengetahui hasil kerja pemerintah melalui informasi yang jelas dan tepercaya.
Diskominfo Perlu Perkuat Koordinasi
Untuk mendukung upaya tersebut, Diskominfo daerah perlu menjadi penggerak komunikasi strategis. Peran ini mencakup pengelolaan informasi melalui media konvensional dan media sosial.
Selain itu, Diskominfo tingkat provinsi serta kabupaten/kota perlu memperkuat koordinasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. Sinergi tersebut membantu pemerintah pusat dan daerah menyampaikan informasi yang selaras.
Melalui manajemen media yang sistematis, pemerintah dapat memperluas jangkauan informasi mengenai kebijakan, program, dan capaian pembangunan. Dengan demikian, masyarakat memperoleh informasi yang utuh serta memahami arah kebijakan pemerintah dengan lebih baik. (**)
