Home / Nasioanal / Pemerintah

Minggu, 10 Agustus 2025 - 21:36 WIB

Sri Mulyani: Anggaran Sekolah Rakyat di RAPBN 2026 Lebih dari Rp7 Triliun

Sri Mulyani: Anggaran Sekolah Rakyat di RAPBN 2026 Lebih dari Rp7 Triliun

Sri Mulyani: Anggaran Sekolah Rakyat di RAPBN 2026 Lebih dari Rp7 Triliun

Aksarabrita.com// Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan anggaran Sekolah Rakyat akan mendapat tambahan signifikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Total anggaran yang disiapkan lebih dari Rp7 triliun.

“Tahun ini anggaran Sekolah Rakyat sebesar Rp7 triliun, dan untuk 2026 akan ada tambahan yang akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Sri Mulyani, 9/8/25

Selain itu, Kementerian Sosial mengumumkan bahwa pada 15–16 Agustus 2025 akan mulai beroperasi 100 titik Sekolah Rakyat, disusul 59 titik tambahan pada September. Dengan demikian, total akan ada 159 titik Sekolah Rakyat yang menampung lebih dari 15 ribu siswa di seluruh Indonesia.

Anggaran program ini tidak hanya berasal dari Kementerian Sosial, tetapi juga didukung sejumlah kementerian/lembaga lain, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum.

Baca Juga :  Resmi! Tukar Uang Baru Lebaran 2026 Bisa Online, Cek Jadwal & Kuota Sekarang

Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan merata bagi masyarakat di berbagai wilayah, terutama daerah terpencil.

Share :

Baca Juga

Daerah

Gaji PPPK Paruh Waktu Bersumber dari APBN dan APBD, Minimal Setara UMP
7 Manfaat Buah Mengkudu

Nasioanal

Buah Mengkudu, Kaya Nutrisi dan Efektif Penyembuhan Penyakit

Daerah

Tiga Anggota Polisi Gugur Saat Penggerebekan  Sabung Ayam
BPOM Bongkar 26 Kosmetik Berbahaya

Nasioanal

BPOM Bongkar 26 Kosmetik Berbahaya, Bahan Terlarang Berisiko

Batang Hari

Kabar Baik! Honorer R1, R2, dan R3 Jadi Prioritas Pengangkatan PPPK Paruh Waktu
DPRI, Status PPPK Paruh Waktu Segera Diubah (Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto)

Nasioanal

DPRI, Status PPPK Paruh Waktu Segera Diubah

Nasioanal

Prabowo Hadiri Pertemuan Multilateral Timur Tengah, Trump Tegaskan Komitmen Akhiri Perang Gaza
PJLP Jadi Terobosan Baru Pemerintah Gantikan Honorer Ini Dasar Hukumnya

Pemerintah

PJLP Gantikan Honorer, Belum Ada Dasar Hukum Yang Sah!