BERITA SUNGAI PENUH – Sambut tahun ajaran baru 2025, Pemerintah Kota Sungai Penuh mengumumkan dimulainya proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Ribuan calon siswa akan mengikuti momen penting ini, yang juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh anak di Kota Sungai Penuh.
Penerimaan Siswa Baru Bersih dan Bebas Pungli
Melalui sistem zonasi dan penerimaan berbasis domisili, SPMB menjadi instrumen penting untuk pemerataan pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh memastikan pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan transparan, adil, dan bebas dari pungutan liar.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh, Khaidirman, dengan tegas menyatakan bahwa tidak boleh ada biaya tambahan dalam proses penerimaan siswa. “Kami ingin memastikan setiap anak punya hak yang sama mengakses pendidikan. SPMB harus bersih dan berpihak pada peserta didik,” tegasnya pada Senin, 30 Juni 2025.
Kuota Penerimaan dan Prioritas
Sesuai aturan yang berlaku, 70 persen kuota penerimaan diprioritaskan bagi siswa yang berdomisili di sekitar sekolah. Sementara itu, 30 persen sisanya dialokasikan untuk siswa berprestasi, dari keluarga kurang mampu, serta penyandang disabilitas.
Kebijakan ini dirancang untuk memastikan pemerataan dan kesempatan bagi semua golongan masyarakat.
Pemkot Sungai Penuh Berikan Seragam Sekolah Gratis!
Sebagai bentuk dukungan nyata kepada peserta didik baru, Pemerintah Kota Sungai Penuh akan memberikan satu stel seragam sekolah gratis bagi siswa yang orang tuanya memiliki KTP Sungai Penuh. Ini adalah langkah besar untuk meringankan beban orang tua dan memastikan semua anak memiliki perlengkapan dasar untuk memulai sekolah.
Namun, perlu dicatat bahwa seragam lainnya seperti seragam olahraga dan batik akan menjadi tanggung jawab orang tua. Penting untuk diingat, sekolah juga dilarang keras menjual atau menyediakan seragam tambahan dalam bentuk apapun.
“Sekolah yang melanggar akan diberi sanksi tegas. Siswa yang diterima di luar prosedur zonasi juga tidak akan terdaftar dalam sistem Dapodik,” tambah Khaidirman.
Kebijakan ini mencerminkan komitmen kuat Dinas Pendidikan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang bersih, inklusif, dan berpihak kepada masyarakat. Dengan pelaksanaan SPMB yang lebih adil dan dukungan seragam gratis, diharapkan tidak ada lagi anak Sungai Penuh yang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan formal.
