BERITA JAKARTA // Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan pemerintah akan menugaskan tiga aparatur sipil negara (ASN) berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk membantu operasional Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
“Dari Menpan RB yang akan memperbantukan teknis dan PPPK dua atau tiga orang per koperasi. Tentu dari kabupaten ditempatkan yang terdekat dengan Kopdes,” ujar Zulhas dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (20/8/25).
Zulhas menekankan bahwa penempatan ASN PPPK akan menyesuaikan domisili masing-masing pegawai. Hal ini dilakukan agar operasional koperasi dapat berjalan efektif sekaligus efisien.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menambahkan, pemerintah masih menyempurnakan skema penugasan tersebut.
“Kemenpan RB sedang memetakan apakah perlu menambah PPPK untuk Kopdes Merah Putih. Saat ini pemerintah memiliki 250 ribu PPPK,” kata Rini di Denpasar, Bali, Jumat (8/8), dikutip dari Antara.
Rini mengungkapkan, bila setiap koperasi desa/kelurahan mendapatkan 2–3 orang PPPK, maka kebutuhan tenaga mencapai 243.441 orang. Saat ini terdapat 81.147 koperasi desa/kelurahan di seluruh Indonesia.
“Untuk sementara pemerintah memanfaatkan PPPK yang ada. Jika dibutuhkan tambahan, maka akan direkrut PPPK paruh waktu,” jelasnya.
Zulhas menyebut persiapan Kopdes Merah Putih terus dikebut dengan rapat pemantauan setiap hari. Pemerintah menargetkan 15 ribu Kopdes Merah Putih dapat beroperasi dalam waktu dekat.
“Kopdes kelurahan ini penting sekali sebagai infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bantuan, menjalankan operasi pasar, sekaligus memotong rantai pasokan yang panjang, serta meminimalisir praktik rentenir,” tegas Zulhas.
