BERITA JAKARTA // Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperkuat layanan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dengan memadankan data Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Unor Sekolah pada fitur SIASN Perencanaan. Langkah ini menindaklanjuti integrasi SIASN dengan sistem Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan (VerValSP) milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Direktorat Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN BKN menggelar pembinaan pemadanan data untuk memastikan keakuratan dan validitas. Proses ini mencegah duplikasi serta kesalahan identitas Unor Sekolah yang berpotensi mengganggu perencanaan kebutuhan ASN.
Direktur Perencanaan Kebutuhan ASN BKN, Mohammad Ridwan, menegaskan pemadanan data menjadi langkah krusial. “Data yang akurat akan mendukung penentuan jumlah dan jenis ASN, terutama guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan di setiap sekolah,” jelasnya, Senin (22/9/2025).
BKN menargetkan seluruh data selesai dipadankan sebelum 23 September 2025. Hingga saat ini, tim sudah memadankan 168.095 data, sementara 6.501 data masih dalam tahap penyelesaian.
Ridwan menekankan penyelesaian data menjadi kunci agar perencanaan kebutuhan ASN berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan lapangan.
Plt. Deputi BKN Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN, Aris Windiyanto, menegaskan efisiensi dalam perencanaan ASN hanya tercapai bila data terpadankan sepenuhnya.
“Kami minta seluruh pihak menunjukkan komitmen penuh untuk menyelesaikan sisa data sebelum tenggat waktu,” ujarnya.
BKN melibatkan Dinas Pendidikan dari seluruh daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendikdasmen.
Kegiatan pemadanan data berlangsung secara luring dan daring selama dua hari, 22–23 September 2025, di Jakarta.
