TANJAB BARAT, Aksarabrita.com – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menerima kunjungan kerja Tenaga Ahli Menteri Bidang Food Estate Kementerian Pertanian RI, Letjen TNI (Purn) Ida Bagus Purwalaksana, di ruang kerja Wakil Bupati Tanjab Barat, Jumat (22/05).
Kunjungan tersebut memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan sektor pertanian di Tanjab Barat. Kementerian Pertanian RI fokus mendorong kemajuan tiga komoditas unggulan daerah, yakni kopi, kelapa, dan padi.
Dalam pemaparannya, pihak Kementan RI menjelaskan tiga fokus utama program pertanian di Tanjab Barat. Program pertama menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas bibit kopi unggul guna meningkatkan hasil produksi dan pendapatan petani.
Program kedua menyasar optimalisasi lahan padi tahun 2024. Kementan RI menargetkan peningkatan indeks pertanaman dari satu kali tanam menjadi tiga kali tanam dalam setahun atau IP 300 demi memperkuat swasembada pangan daerah.
Sementara program ketiga menekankan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar seluruh program pertanian berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan bebas hambatan birokrasi.
Wakil Bupati Katamso menyambut hangat kunjungan tersebut. Ia mengapresiasi perhatian besar pemerintah pusat terhadap sektor pertanian di Tanjab Barat, terutama pada komoditas kopi, kelapa, dan padi yang menjadi penopang ekonomi masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih atas pelatihan dan bantuan dari Kementerian Pertanian. Tanjab Barat siap bersinergi, termasuk dalam pembentukan Brigade Pangan untuk meningkatkan produktivitas padi serta memperluas areal tanam,” ujar Katamso.
Dalam kesempatan itu, Pemkab Tanjab Barat juga menyampaikan dua usulan strategis kepada Kementan RI. Usulan pertama berkaitan dengan revitalisasi sistem pengairan di sejumlah wilayah rawan banjir seperti Kecamatan Pengabuan, Bram Itam, dan Batang Asam. Pemkab menilai perbaikan infrastruktur sungai sangat penting agar bibit pertanian tidak rusak akibat genangan air.
Selain itu, Pemkab Tanjab Barat meminta pemerintah pusat menetapkan harga eceran bawah atau floor price kelapa minimal Rp5.000 per butir guna menjaga stabilitas harga dan melindungi kesejahteraan petani kelapa dari fluktuasi pasar.
Pertemuan berlangsung hangat dan produktif. Pemkab Tanjab Barat bersama Kementan RI sepakat mempercepat koordinasi teknis demi mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat sektor pertanian daerah. (Run)
