PADANG, Aksarabrita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mempercepat sertifikasi halal dan memperkuat ekosistem halal untuk meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi penerapan penuh kebijakan Wajib Halal pada Oktober 2026.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan komitmen tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah se-Sumatera Barat bertema “Penguatan Komitmen Pemerintah Daerah dalam Percepatan Sertifikasi Halal dan Pembangunan Ekosistem Halal di Sumbar” di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat, Selasa (4/8/2026).
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI Ahmad Haikal Hasan, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, para bupati dan wali kota se-Sumbar, Kepala Balai PJPH Sumbar Ikrar Abdi, serta para pemangku kepentingan lainnya mengikuti rakor tersebut.
Maigus Nasir mengatakan penguatan ekosistem halal sejalan dengan visi pembangunan Kota Padang yang berpijak pada nilai agama dan budaya. Ia menambahkan, Pemko Padang juga terus mengembangkan tata kelola keuangan berbasis syariah untuk memperkuat perekonomian daerah.
Pemko Padang menghibahkan sebidang tanah di depan Asrama Haji Kota Padang kepada Balai PJPH Sumbar. Balai PJPH Sumbar akan memanfaatkan lahan tersebut untuk membangun kantor operasional dan laboratorium pengujian produk halal.
“Komitmen ini bertujuan mempercepat pelayanan sertifikasi halal di Sumatera Barat. Kami ingin masyarakat dan pelaku usaha memperoleh layanan yang lebih cepat, mudah, dan menjangkau lebih banyak wilayah,” kata Maigus Nasir.
Maigus menilai sertifikasi halal tidak hanya memenuhi ketentuan syariat, tetapi juga meningkatkan kualitas produk, memperkuat kepercayaan konsumen, dan membuka akses pasar yang lebih luas. Menurutnya, langkah tersebut sekaligus mendukung cita-cita Kota Padang sebagai Gastronomy City yang mendapat pengakuan UNESCO.
Ahmad Haikal Hasan mengajak seluruh pemerintah daerah mempercepat sertifikasi halal sebagai strategi meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Menurut Ahmad Haikal Hasan, sertifikasi halal kini menjadi simbol transparansi, keterlacakan, kebersihan, kesehatan, dan kepercayaan konsumen. Karena itu, BPJPH terus mendorong pelaku UMKM segera mengurus sertifikasi halal agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.
Mahyeldi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadikan percepatan sertifikasi halal sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Hingga 2026, Sumatera Barat berhasil mencapai kuota sertifikasi halal 100 persen dengan melibatkan 72.385 pelaku usaha, menerbitkan 110.124 sertifikat halal, serta mencatat 246.332 produk bersertifikat halal.
Mahyeldi mengajak seluruh kepala daerah mengintegrasikan program sertifikasi halal ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sekaligus memperkuat pembinaan UMKM agar mampu memperluas pasar dan meningkatkan daya saing.
Seluruh kepala daerah se-Sumatera Barat menutup rakor dengan menandatangani komitmen bersama menuju “Sumatera Barat Siap Wajib Halal Oktober 2026”. Panitia juga menyerahkan sertifikat halal kepada sejumlah pelaku usaha serta menyerahkan Sertifikat Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) kepada Universitas Andalas. (***)
