Kuala Tungkal, Aksarabrita.com // Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, menegaskan peran penting Ketua RT dalam memastikan keakuratan data sosial ekonomi masyarakat. Ia menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Persiapan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Tahun 2025 di Balai Pertemuan Kantor Bupati, Rabu (5/11).
Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat menginisiasi kegiatan tersebut dan mengundang Sekretaris Daerah, Kepala BPS, para Kepala OPD, Camat, Lurah, Kepala Desa se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Dalam arahannya, Bupati Anwar Sadat menekankan bahwa proses verifikasi dan validasi data sosial ekonomi menjadi langkah krusial untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan tersalurkan secara adil.
“Data harus bersumber dari kondisi riil masyarakat. RT bersama Lurah dan Kepala Desa memahami keadaan warganya secara langsung. Jangan sampai ada data yang tidak sesuai,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa ketepatan data sangat bergantung pada keseriusan dan ketelitian para Ketua RT saat melakukan pendataan di lapangan.
Bupati juga memberikan peringatan tegas kepada Ketua RT. Pemerintah daerah akan menunda pembayaran insentif bagi RT yang tidak menjalankan tugas verifikasi dan validasi sesuai ketentuan.
“Jika RT tidak melaksanakan verifikasi dan validasi data tunggal sosial ekonomi nasional, kami menunda insentif hingga tugas selesai. Ini bentuk kedisiplinan agar semua pihak menjalankan perannya dengan tanggung jawab,” ujarnya.
Bupati Anwar Sadat juga menginstruksikan Camat untuk memperkuat koordinasi dan pembinaan bersama perangkat desa dan kelurahan, TKSK, pendamping PKH, serta masyarakat melalui forum musyawarah desa atau kelurahan. Ia menegaskan bahwa kerja kolaboratif akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pendataan.
“Kami ingin setiap data yang masuk benar-benar akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Anwar Sadat menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menggulirkan berbagai program bantuan sosial, di antaranya:
- Program Keluarga Harapan (PKH)
- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- BLT Kesra
- PBI APBN / BPJS Kesehatan
- Bansos Beras Bulog
- Perbaikan Rumah Sejahtera Tidak Layak Huni (RS RTLH)
Pemerintah Provinsi Jambi menjalankan program Dumisake RS RTLH dan PBI APBD Provinsi / BPJS Kesehatan. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyalurkan bantuan sembako bagi keluarga miskin, paket permakanan untuk lansia dan disabilitas, bantuan bagi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis, serta bantuan perbaikan rumah untuk keluarga tidak mampu.
Melalui kegiatan ini, Tanjung Jabung Barat menjadi kabupaten tercepat di Provinsi Jambi yang memulai persiapan verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Tahun 2025. Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan data yang akurat sebagai dasar penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. (Tim)
