Bogor, Aksarabrita.com // Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). Rakornas ini menghadirkan 4.011 peserta dari kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah seluruh Indonesia.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia berdiri atas pengorbanan besar rakyat. Ia menuntut seluruh pemimpin menjadikan pengabdian kepada rakyat sebagai orientasi utama dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan.
“Negara ini berdiri karena pengorbanan rakyat yang sangat besar. Karena itu, kita hadir sebagai pemimpin untuk berbakti dan mengabdi kepada rakyat. Kita harus membuktikan pengabdian itu melalui kerja nyata,” kata Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo menyatakan pemerintah memprioritaskan penanganan persoalan sampah nasional secara serius dan terintegrasi. Ia mengumumkan peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) sebagai gerakan nasional untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan tertata di seluruh daerah.
Sebagai langkah konkret, Presiden Prabowo memerintahkan pembangunan 34 proyek waste to energy di 34 kota yang akan dimulai pada tahun 2026. Pemerintah menargetkan proyek ini mampu mengurangi timbunan sampah sekaligus menghasilkan energi ramah lingkungan.
Selain itu, Presiden Prabowo memperkenalkan proyek gentengisasi untuk memperbaiki kualitas dan estetika kawasan permukiman. Ia menilai penggunaan atap seng secara luas membuat lingkungan menjadi panas dan kurang nyaman.
“Lingkungan yang lebih indah dan tertata akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Presiden.
Dalam Rakornas tersebut, Presiden Prabowo juga memaparkan arah besar pembangunan nasional melalui strategi transformasi bangsa. Strategi ini bertujuan membawa Indonesia menjadi negara maju dan modern dengan fokus utama pada peningkatan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia.
Rakornas 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah serta memastikan seluruh kebijakan pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat dan masa depan Indonesia. (***)
