Jambi, Aksarabrita.com – Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersiap menjadi tuan rumah Silaturahmi Nasional Perkopian pada 23–24 November 2026. Agenda ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi kopi lokal sekaligus mendorong pertumbuhan industri perkopian di daerah.
Bupati Tanjab Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., bersama Ketua TP-PKK Tanjab Barat, Hj. Fadhilah Sadat, S.H., menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Nusantara Coffee Culture (NCC) 2026. Dukungan tersebut mengarah pada pengembangan kopi lokal yang memiliki potensi Indikasi Geografis (IG) serta perluasan peluang usaha bagi masyarakat.
Anwar Sadat menyampaikan dukungan itu saat menghadiri audiensi bersama pengurus Dik Kopi dan Dewan Kopi Provinsi Jambi di BUN Coffee Roastery, Yayasan Etalase Ekosistem Indonesia, Kota Jambi, Senin (2/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, para peserta membahas prospek industri kopi, terutama potensi kopi khas Tanjab Barat. Mereka juga menyoroti pentingnya membangun ekosistem perkopian yang mampu menghubungkan petani, pelaku UMKM, tenaga pengolahan, hingga pelaku usaha penyajian kopi.
Pengembangan industri kopi memiliki peluang besar untuk membuka lapangan kerja baru. Petani dapat meningkatkan produktivitas melalui pembinaan perkebunan, sementara pelaku usaha dapat mengembangkan proses pengolahan pascapanen dan pemasaran produk.
Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat melihat sektor perkopian sebagai salah satu peluang untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan, pengembangan kopi lokal juga dapat mendorong pertumbuhan UMKM dan memperluas kesempatan kerja.
Sementara itu, Silaturahmi Nasional Perkopian pada November mendatang tidak hanya menghadirkan komunitas kopi dari berbagai daerah. Agenda tersebut juga akan mengajak praktisi dan akademisi berdiskusi mengenai strategi pembinaan petani serta pengembangan industri kopi di Tanjab Barat.
Panitia juga merencanakan undangan kepada sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah untuk memperkuat sinergi program daerah dengan kebijakan nasional. Beberapa instansi yang akan menerima undangan antara lain Kementerian Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal Perkebunan.
Kehadiran perwakilan pemerintah pusat diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi dalam pembinaan petani, peningkatan kualitas produk, pengembangan usaha, dan penciptaan lapangan kerja. (***)
