TANJAB BARAT — Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menegaskan setiap rupiah APBD harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Pesan itu ia sampaikan saat membuka Workshop Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Pola Utama Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Senin (7/9/2026).
Sekitar 58 peserta mengikuti workshop. Mereka berasal dari perangkat daerah, kecamatan, rumah sakit daerah, dan Sekretariat Daerah.
Anwar Sadat meminta perangkat daerah mengelola anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Tata kelola keuangan daerah yang baik adalah fondasi utama dari keberhasilan pembangunan daerah,” ujar Bupati.
Ia memberi tiga arahan kepada perangkat daerah.
Pertama, aparatur harus memahami regulasi. Kedua, perangkat daerah harus memperkuat pengendalian intern dan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan.
Ketiga, perangkat daerah harus meningkatkan kualitas realisasi anggaran.
Bupati juga meminta perangkat daerah tidak sekadar mengejar serapan anggaran. Mereka harus memastikan setiap program menghasilkan output yang berkualitas dan memberi manfaat.
Setiap program harus memiliki tujuan dan indikator kinerja yang jelas. Perangkat daerah juga perlu menggunakan capaian tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi.
Selain itu, perangkat daerah perlu menajamkan program yang memiliki keterkaitan antarlembaga. Langkah ini dapat membuat penggunaan anggaran lebih efektif.
“Gagasan dan pemikiran strategis jangan hanya berhenti pada diskusi, tetapi harus diterjemahkan menjadi program dan pekerjaan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Dalam workshop tersebut, BPKP Provinsi Jambi menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Bupati.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Zulherizal, AK., M.Si., mengatakan evaluasi masih menemukan sejumlah persoalan.
BPKP menemukan persoalan pada tujuan kegiatan, indikator kinerja, dan penggunaan capaian tahun sebelumnya dalam perencanaan.
BPKP juga menemukan sejumlah komponen belanja yang belum terkait langsung dengan tujuan kegiatan.
Zulherizal menegaskan pemerintah tidak cukup mengukur keberhasilan dari serapan anggaran. Setiap program harus menghasilkan output, outcome, dan manfaat sesuai tujuan.
Bupati meminta perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil evaluasi BPKP.
“Jangan sampai workshop ini hanya menambah pengetahuan secara teori. Yang kita harapkan adalah ada solusi konkret yang bisa diterapkan di perangkat daerah masing-masing,” tegasnya.
Ia berharap perbaikan tata kelola membuat APBD lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan begitu, pembangunan dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat.
