Jakarta, Aksarabrita.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto menghadapi sorotan tajam. Survei nasional Policy Research Center (Porec) menunjukkan hanya 6,5 persen manfaat program yang benar-benar dirasakan anak-anak sebagai penerima utama.
Sebaliknya, 88,5 persen responden menilai manfaat MBG lebih banyak mengalir kepada elite politik dan pengelola dapur program.
Porec melakukan survei pada Maret 2026 terhadap 1.168 responden di seluruh Indonesia. Sebanyak 80,4 persen responden merupakan penerima langsung MBG atau anggota keluarganya.
Direktur Riset Porec, Arif Novianto, menyebut 44,5 persen responden menilai manfaat MBG menguntungkan elite dan pejabat politik. Sementara 44 persen lainnya menunjuk pengelola serta mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Hanya 6,5 persen yang menyebut anak-anak sebagai pihak yang paling diuntungkan,” kata Arif.
Kepercayaan Publik Menurun
Survei yang sama juga menunjukkan tingginya kekhawatiran publik terhadap tata kelola program MBG yang menelan anggaran Rp335 triliun dalam APBN 2026.
Sebanyak 87 persen responden menilai program ini sangat rentan terhadap korupsi. Lalu, 79 persen responden meyakini oknum tertentu sengaja menurunkan kualitas makanan demi keuntungan pribadi. Sementara 76 persen responden menilai porsi dan kandungan gizi yang diterima tidak sebanding dengan biaya Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi.
Di lapangan, masyarakat mengeluhkan kualitas makanan, minimnya transparansi, dugaan mark-up anggaran, serta masalah distribusi.
Gejala Elite Capture
Porec menilai kondisi tersebut mencerminkan fenomena elite capture, yaitu ketika kelompok yang memiliki kekuasaan menguasai manfaat program yang seharusnya menyasar masyarakat rentan.
Dalam kondisi seperti itu, program sosial tidak lagi berfungsi sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan, melainkan menjadi ruang distribusi keuntungan bagi pihak yang memiliki akses dan pengaruh.
Dorongan Evaluasi Total
Ketidakpuasan masyarakat terhadap MBG juga tergolong tinggi. Sebanyak 80 persen responden menolak kelanjutan program dengan tata kelola saat ini. Hanya sekitar 20 persen yang masih mendukung.
Sebanyak 97,8 persen responden mengaku siap mengambil tindakan, mulai dari petisi dan advokasi (31,1 persen), kampanye di media sosial (29,4 persen), hingga pelaporan melalui jalur resmi (27,9 persen).
Atas temuan tersebut, Porec mendorong pemerintah menghentikan sementara program MBG untuk menjalani evaluasi menyeluruh oleh konsorsium independen. Porec juga meminta pemerintah menata ulang model pengelolaan SPPG dan memperkuat peran komunitas maupun koperasi.
Tersandung Dugaan Korupsi
Temuan survei ini muncul setelah Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG.
Ketiganya yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sonny Sanjaya dan Lodewyk Pusung.
Penyidik menemukan konflik kepentingan dalam pengelolaan dapur MBG. Sejumlah yayasan mitra pelaksana diketahui memiliki hubungan dengan para pejabat terkait. Kondisi tersebut diduga membuka ruang intervensi dalam proses verifikasi dan penyaluran anggaran.
Penyidik juga mengusut dugaan mark-up pada pengadaan ribuan motor listrik, puluhan ribu pasang sepatu, tablet, serta televisi berukuran 75 inci. Saat ini Kejaksaan Agung masih menghitung total kerugian negara.
DPR Minta Pembenahan
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, menilai hasil survei tersebut menjadi alarm serius bagi pemerintah.
Menurutnya, angka 6,5 persen menunjukkan manfaat program belum sepenuhnya sampai kepada kelompok sasaran. Ia meminta pemerintah mengevaluasi model pengelolaan SPPG serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas program.
Saat ini MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan ribuan SPPG. Namun, BGN juga menutup sementara sejumlah SPPG yang tidak memenuhi standar kelayakan. **
