BERITA NASIONAL// Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, Selasa (23/9/2025).
Purbaya yang hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN 2026 akan mempercepat perputaran ekonomi nasional, menggerakkan sektor riil, serta menjaga daya beli masyarakat.
“Dengan begitu, kita bisa mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan,” ujarnya dalam rapat dan menyiarkan langsung pernyataannya lewat kanal YouTube DPR RI.
Delapan Agenda Prioritas APBN 2026
1. Ketahanan Pangan – Pemerintah mengalokasikan Rp 164,7 triliun untuk swasembada pangan, stabilisasi harga, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
2. Ketahanan Energi – Pemerintah menyiapkan Rp 402,4 triliun untuk meningkatkan lifting migas, mempercepat transisi energi, dan menstabilkan harga energi.
3. Makan Bergizi Gratis (MBG) – Pemerintah menganggarkan Rp 335 triliun untuk memenuhi gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita, sekaligus memberdayakan UMKM lokal.
4. Pendidikan Bermutu – Pemerintah menggelontorkan Rp 769,1 triliun untuk PIP, KIP-K, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, beasiswa, BOS, PAUD, perguruan tinggi, serta meningkatkan kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga pendidik.
5. Kesehatan Berkualitas – Pemerintah menyiapkan Rp 244 triliun untuk program JKN, Cek Kesehatan Gratis, dan merevitalisasi rumah sakit.
6. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM – Pemerintah menghadirkan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta mempermudah akses sembako, logistik, pupuk, dan layanan keuangan.
7. Pertahanan Semesta – Pemerintah memperkuat pertahanan dengan memodernisasi alutsista, memberdayakan industri strategis nasional, dan meningkatkan kesejahteraan prajurit.
8. Akselerasi Investasi dan Perdagangan – Pemerintah mendorong investasi produktif, memperkuat rantai pasok global, dan menggerakkan swasta sebagai motor ekonomi.
Selain agenda prioritas, pemerintah menyiapkan Rp 508,2 triliun untuk perlindungan sosial. Dana ini mendukung program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan bersinergi dengan program lain untuk memutus rantai kemiskinan.
“Perlindungan sosial menjadi pondasi agar seluruh agenda prioritas berjalan efektif,” tegas Purbaya.
Ia menambahkan APBN 2026 tetap fleksibel agar cepat merespons dinamika global dan berbagai guncangan ekonomi.
