Padang, Aksarabrita.com // Bencana banjir bandang dan tanah longsor menghantam Kota Padang dengan dampak masif. Ribuan rumah rusak, infrastruktur vital lumpuh, dan puluhan ribu warga terdampak. Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengungkapkan total kerugian akibat bencana hidrometeorologi itu menembus Rp2,97 triliun.
Fadly Amran menyampaikan laporan tersebut saat mengikuti Rapat Koordinasi percepatan validasi pendataan kerusakan pascabencana bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian, secara daring dari Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (6/1/2026).
Ia menjelaskan, bencana yang terjadi pada akhir November 2025 itu berdampak luas di lima kecamatan dan memengaruhi langsung kehidupan 67.563 jiwa. Kerusakan terparah muncul pada sektor permukiman warga.
Fadly Amran mencatat 5.523 unit rumah mengalami kerusakan, dengan rincian 546 unit rusak berat, 2.174 unit rusak sedang, dan 2.949 unit rusak ringan.
“Angka ini menunjukkan besarnya dampak yang kami hadapi di lapangan,” kata Fadly Amran di hadapan Mendagri dan jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain permukiman, bencana juga merusak berbagai infrastruktur publik strategis. Pemerintah Kota Padang mencatat 13 jembatan utama mengalami kerusakan. Selain itu, bencana merusak jalan sepanjang 74.327 meter, serta menghantam 22 bendungan dan 56 jaringan irigasi yang menopang sektor pertanian daerah.
Seluruh kerusakan tersebut mendorong total estimasi kerugian daerah hingga mencapai Rp2,97 triliun.
Menindaklanjuti arahan Mendagri, Fadly Amran menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk mempercepat validasi dan verifikasi data kerusakan. Ia menilai keakuratan data menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tanpa hambatan birokrasi.
“Kami mempercepat validasi data agar bantuan darurat, rencana relokasi warga, dan perbaikan infrastruktur dari pemerintah pusat bisa tepat sasaran dan tepat waktu,” tegasnya.
Di luar pemulihan fisik, Fadly Amran juga menginstruksikan jajarannya untuk mengevaluasi sistem mitigasi bencana. Pemerintah Kota Padang menargetkan penguatan ketahanan wilayah agar kota lebih siap menghadapi potensi bencana serupa di masa depan.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah terdampak, termasuk Provinsi Sumatera Barat, untuk memperkuat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Tito menegaskan, data kerusakan yang akurat dan terverifikasi akan mempercepat penyaluran bantuan relokasi serta perbaikan fasilitas publik.
“Kepala daerah harus memastikan data kerusakan benar-benar valid agar pemulihan berjalan cepat dan tidak terkendala administrasi,” ujar Tito Karnavian. (***)
