Aksarabrita.com – Bupati Merangin M. Syukur meluapkan kemarahannya saat memimpin rapat pembahasan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Ruang Rapat Kolonel H. M. Syukur, Kantor Bupati Merangin, Kamis (4/6/2026). Kemarahan itu muncul karena mayoritas pimpinan perusahaan sawit yang menerima undangan rapat tidak hadir dan hanya mengirimkan perwakilan.
M. Syukur menilai sikap tersebut menunjukkan rendahnya komitmen perusahaan dalam membangun kemitraan dengan pemerintah daerah. Padahal, rapat itu membahas persoalan harga TBS yang menyangkut kepentingan ribuan petani sawit di Merangin.
Saat memeriksa daftar kehadiran, M. Syukur menemukan perwakilan dari PT Sari Aditya Loka, PT KDA, PT Agrindo Indah Persada, PT Sumber Guna Nabati, PT Agrowijaya Lestari Industri, PT KMB, dan PT Kurnia Palma Agung Lestari. Namun, tidak satu pun top manager dari perusahaan tersebut menghadiri rapat.
“Ini yang mewakili, manajer-manajernya ke mana ya? Kita harus membangun kemitraan yang baik antara pemerintah dan perusahaan. Kalau perusahaan tidak mengindahkan undangan pemerintah, saya melihat ini sebagai preseden buruk untuk hubungan kita ke depan,” tegas M. Syukur.
Bupati menegaskan bahwa persoalan harga TBS membutuhkan keputusan cepat dan konkret. Karena itu, ia menganggap kehadiran pimpinan perusahaan sangat penting agar rapat menghasilkan solusi yang jelas bagi petani dan masyarakat.
“Saya berharap ke depan top manager hadir. Humas boleh hadir, tetapi harus ada manajer yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. Jangan sampai kita hanya menerima jawaban yang tidak memberikan kepastian,” ujarnya.
M. Syukur juga mengingatkan perusahaan sawit agar tidak mengabaikan peran pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah menjaga stabilitas sosial, keamanan, dan iklim investasi sehingga perusahaan dapat menjalankan usaha dengan baik di Merangin.
“Tugas saya sebagai Bupati tidak hanya melayani masyarakat, tetapi juga menjaga investasi yang Bapak-Bapak jalankan. Jangan sampai muncul anggapan bahwa perusahaan tidak memiliki hubungan dengan pemerintah daerah. Wilayah ini menjadi tanggung jawab saya, dan seluruh aktivitas perusahaan berlangsung di Merangin,” katanya.
Ia menekankan bahwa kebijakan harga yang tidak berpihak kepada petani dapat memicu keresahan di tengah masyarakat. Ketika persoalan itu muncul, pemerintah daerah harus turun langsung menjaga situasi tetap kondusif.
Karena itu, M. Syukur meminta seluruh perwakilan perusahaan menyampaikan teguran tersebut kepada jajaran manajemen masing-masing. Ia juga meminta perusahaan menghormati pemerintah daerah dengan menghadirkan pengambil keputusan dalam setiap rapat strategis.
Usai menyampaikan teguran keras, M. Syukur langsung meminta setiap perwakilan perusahaan menjelaskan penyebab perbedaan harga TBS di lapangan dengan harga yang Dinas Perkebunan tetapkan. Melalui rapat itu, ia ingin mendorong lahirnya solusi nyata agar petani sawit memperoleh harga yang lebih adil dan sesuai ketentuan.
