Aksarabrita.com // Gelombang kerusuhan mengguncang Nepal setelah rakyat muak melihat pejabat terus memamerkan kemewahan. Di sisi lain, jutaan warga masih hidup miskin dan sulit mendapat pekerjaan. Kondisi ini memicu demonstrasi besar yang berujung bentrokan dengan aparat.
Jurnalis senior Nepal, Prateek Pradhan, menegaskan bahwa protes di media sosial hanya menjadi pemicu tambahan. “Frustrasi pada cara pengelolaan negara ini telah lama menjadi sekam. Warga sangat marah,” ujarnya, Rabu (10/9/2025).
Data resmi mencatat, 43 persen penduduk Nepal berusia 15–40 tahun. Namun, 20 persen dari kelompok muda tersebut masih menganggur. Lapangan kerja yang terbatas membuat sekitar 2.000 warga Nepal terpaksa merantau ke luar negeri setiap harinya.
Bank Dunia menyebutkan, produk domestik bruto (PDB) per kapita Nepal hanya 1.447 dollar AS, angka yang mencerminkan rendahnya daya beli masyarakat.
Sejak 2008, kondisi politik Nepal tak kunjung stabil. Pemerintahan silih berganti, tetapi lingkaran pejabat yang berkuasa tetap sama. Baik komunis, sosialis, maupun liberal, semua dianggap gagal memperbaiki kehidupan rakyat.
Puncak kericuhan terjadi pada Selasa (9/9/2025) ketika kebakaran besar melanda Singha Durbar, gedung pusat Pemerintah Nepal di Kathmandu. Peristiwa itu terjadi sehari setelah polisi menindak keras demonstrasi menentang larangan media sosial dan dugaan korupsi di tubuh pemerintah.
