Home / Pemerintah

Selasa, 15 September 2026 - 18:24 WIB

Krisis BBM Makassar: Antrean Berkilometer, Pertalite Eceran Tembus Rp35 Ribu

antrean BBM Makassar

antrean BBM Makassar

Aksarabrita.com – Krisis BBM melanda Makassar, Sulawesi Selatan, dalam sepekan terakhir. Antrean kendaraan memenuhi sejumlah SPBU hingga mencapai beberapa kilometer. Kondisi itu mendorong sebagian warga membeli Pertalite dari pengecer dengan harga jauh lebih tinggi.

Harga Pertalite di tingkat pengecer bahkan mencapai Rp35 ribu per liter. Lonjakan harga tersebut menambah beban warga yang membutuhkan BBM untuk bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari.

Antrean BBM Mengular di Sejumlah SPBU

Kelangkaan BBM membuat pengendara berbondong-bondong mendatangi SPBU. Mereka harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar.

Antrean panjang juga memicu kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi mobilitas warga.

Baca Juga :  Ibu Siska Meninggal Dunia Saat Tahu Anaknya Dikubur di Sumur

Pemerintah Kota Makassar menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi siswa pada 12–19 September 2026. Pemkot juga menyesuaikan sistem kerja dari rumah bagi aparatur sipil negara untuk membantu mengurangi pergerakan kendaraan di tengah antrean BBM.

Menteri ESDM Soroti Dugaan Penimbunan

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap indikasi praktik penimbunan BBM. Pemerintah menemukan dugaan penggunaan kendaraan yang sudah dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah besar.

Pemerintah juga mencermati pengendara yang terus mengantre meski tangki kendaraannya belum kosong. Pola tersebut dapat memperpanjang antrean dan memperbesar tekanan terhadap pasokan di SPBU.

Dugaan penimbunan membuat pemerintah memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi agar bahan bakar tersebut tetap menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga :  Bunda PAUD Sarolangun Perkuat Kolaborasi Pendidikan Anak

Ojol Dapat Pengecualian dari Aturan Ganjil-Genap

Pemerintah sempat menerapkan aturan ganjil-genap di sejumlah SPBU untuk mengurai antrean. Kebijakan tersebut kemudian mendapat protes dari pengemudi ojek online.

Pengemudi ojol meminta akses yang lebih fleksibel karena mereka mengandalkan kendaraan untuk mencari penghasilan setiap hari. Pemerintah akhirnya memberikan pengecualian bagi ojol. (***)

 

Share :

Baca Juga

Kabar Baik Honorer, Pemerintah Siapkan PPPK Paruh Waktu

Nasioanal

Kabar Baik Honorer, Pemerintah Siapkan PPPK Paruh Waktu
Presiden Prabowo Lantik 1.204 Pamong Praja Muda IPDN

Pemerintah

Presiden Prabowo Lantik 1.204 Pamong Praja Muda IPDN
Bupati Anwar Sadat Beri Bonus Atlet dan Pelatih Berprestasi Tanjab Barat

Daerah

Bupati Beri Bonus Atlet dan Pelatih Berprestasi Tanjab Barat
Kemenag dan BP4 Perkuat Ketahanan Keluarga Tanpa Perceraian

Pemerintah

Kemenag dan BP4 Perkuat Ketahanan Keluarga Tanpa Perceraian

Hukum & Kriminal

Prabowo Apresiasi Penyelamatan Rp6,6 Triliun Uang Negara
Presiden Bela Guru Orang Tua Jangan Terlalu Membela Anak

Nasioanal

Presiden Bela Guru, Orang Tua Jangan Terlalu Membela Anak
Bupati Bekasi Ade Kuswara (Dok Pemkab Bekasi)

Pemerintah

Dari Neneng hingga Ade, Dua Bupati Bekasi Terjerat OTT KPK
Bunda PAUD Sarolangun Perkuat Kolaborasi Pendidikan Anak

Daerah

Bunda PAUD Sarolangun Perkuat Kolaborasi Pendidikan Anak