Aksarabrita.com // Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa diplomasi luar negeri Indonesia harus menghasilkan manfaat nyata bagi kepentingan nasional. Presiden menyampaikan penegasan tersebut saat bertemu dengan mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, akademisi hubungan internasional, serta pimpinan Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memaparkan arah dan capaian diplomasi Indonesia sekaligus mendengarkan pandangan serta menjawab pertanyaan dari para tokoh yang hadir. Presiden menilai diplomasi yang efektif harus menghadirkan hasil konkret dan tidak berhenti pada pernyataan politik atau kehadiran dalam forum internasional.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia berhasil mencatat sejumlah pencapaian strategis selama satu tahun terakhir. Indonesia resmi bergabung dengan BRICS, kelompok negara dengan kekuatan ekonomi besar seperti Brasil, Rusia, Tiongkok, dan India. Presiden menilai keanggotaan tersebut memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekonomi dan geopolitik global.
Selain itu, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia berhasil memperoleh penetapan tarif dagang nol persen untuk produk ekspor ke 27 negara Uni Eropa. Kebijakan tersebut membuka peluang lebih luas bagi produk nasional untuk bersaing dan memperluas pasar di kawasan Eropa.
Presiden Prabowo juga mengungkapkan kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi. Melalui kesepakatan ini, Indonesia akan mengelola fasilitas khusus bagi jemaah haji Indonesia. Presiden menilai langkah tersebut meningkatkan kualitas pelayanan, kenyamanan, serta perlindungan bagi jemaah.
Di bidang perdamaian internasional, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia ikut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina yang diprakarsai Amerika Serikat. Presiden menyebut bahwa perjanjian tersebut mendorong penurunan intensitas konflik dan jumlah korban di wilayah Palestina secara signifikan.
Dalam forum yang sama, Presiden Prabowo menjelaskan posisi Indonesia dalam Board of Peace. Presiden menegaskan bahwa Indonesia bergabung sebagai anggota tidak tetap dan memiliki hak penuh untuk mengakhiri keanggotaan kapan pun sesuai kepentingan nasional.
Presiden Prabowo juga meluruskan informasi mengenai dana sebesar USD 1 miliar yang sering dikaitkan dengan Board of Peace. Presiden menegaskan bahwa dana tersebut bertujuan mendukung rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib. Hingga saat ini, Indonesia belum mengalokasikan dana tersebut.
Saat ini, Indonesia bergabung bersama tujuh negara dengan mayoritas penduduk Muslim, yaitu Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan. Presiden menjelaskan bahwa negara anggota memiliki pilihan untuk membayar dan menjadi anggota tetap atau tidak membayar dengan masa keanggotaan selama tiga tahun.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace mencerminkan komitmen nyata Indonesia dalam mengurangi konflik di Palestina. Presiden menilai langkah tersebut jauh lebih berdampak dibandingkan sekadar mengikuti konferensi, rapat, atau diskusi tanpa aksi langsung di lapangan. (Run)
