Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah langsung mengambil langkah cepat untuk mengatasi masalah keracunan tanpa menghentikan program.
“Sejumlah pihak meminta evaluasi total, ada juga yang menuntut penghentian sementara. Pemerintah memilih memperbaiki program sambil jalan, tanpa menghentikan secara total,” ujar Juri di Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Juri menegaskan Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan mitigasi penuh, evaluasi distribusi, dan pengawasan ketat agar kasus serupa tidak terulang.
Wakil Ketua KPAI, Jasra Pustra, mendesak pemerintah menghentikan sementara MBG karena jumlah kasus keracunan terus naik.
“Satu anak keracunan saja sudah terlalu banyak, apalagi ribuan. Anak-anak, terutama usia PAUD, memiliki daya tahan tubuh lemah,” ujar Jasra, Minggu (21/9/2025).
KPAI menilai Badan Gizi Nasional (BGN) harus memperkuat panduan, menambah pengawasan, dan menyiapkan petugas khusus penanganan darurat di sekolah.
Kepala Staf Presiden (KSP) M. Qodari mengungkap lebih dari 5.000 siswa mengalami keracunan akibat program MBG di berbagai wilayah, terutama Jawa Barat.
“Puncak kasus terjadi pada Agustus 2025, mayoritas di Jawa Barat. Penyebabnya antara lain higienitas buruk, penyimpanan makanan salah, serta kontaminasi silang,” jelas Qodari.
Qodari menegaskan pemerintah serius melakukan evaluasi agar program tetap bermanfaat bagi anak-anak Indonesia.
Meski kasus keracunan meningkat, Istana memastikan program tetap berjalan. Pemerintah berkomitmen memperbaiki sistem distribusi, memperketat pengawasan, serta meningkatkan standar higienitas makanan.
“Anak-anak membutuhkan program ini. Karena itu, pemerintah menjaga agar program tetap berjalan dan manfaatnya tidak hilang,” tegas Juri.
