Jakarta, Aksarabrita.com // Aliansi R2 R3 Indonesia mengancam menggelar aksi besar-besaran secara nasional jika Presiden RI Prabowo Subianto tidak merespons tuntutan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi ASN PPPK penuh waktu.
Aksi turun ke jalan menjadi langkah terakhir untuk menarik perhatian pemerintah. Aliansi menilai kebijakan saat ini tidak adil terhadap ratusan ribu honorer dan PPPK paruh waktu di seluruh Indonesia.
Dikutip dari Jpnn.com, Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika menegaskan seluruh PPPK paruh waktu siap bergerak serentak jika pemerintah terus mengabaikan tuntutan mereka.
“Kalau permintaan kami tidak dikabulkan, semua PPPK paruh waktu akan turun ke jalan. Ini serius, bukan gertak sambal,” kata Faisol, Rabu (21/1/2026).
Ia menyebut jutaan PPPK paruh waktu lintas instansi akan ikut aksi. Menurutnya, Jakarta berpotensi lumpuh dan pelayanan publik di berbagai daerah bisa terganggu.
Aliansi R2 R3 Indonesia juga berencana menggandeng organisasi masyarakat, mahasiswa, dan organisasi kemahasiswaan yang peduli terhadap nasib PPPK paruh waktu.
“Kami akan kerahkan seluruh massa PPPK paruh waktu bersama mahasiswa. Ini perjuangan keadilan,” tegas Faisol.
Ia yakin dukungan publik akan mengalir karena pemerintah dinilai mencederai pengabdian honorer yang telah bekerja belasan hingga puluhan tahun.
“Ketika pemerintah tidak adil, rakyat akan turun tangan. Indonesia sedang darurat keadilan,” ujarnya.
Sebelumnya, Aliansi R2 R3 Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengangkat PPPK paruh waktu menjadi ASN penuh waktu.
Faisol menilai pemerintah terlalu memprioritaskan petugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, petugas MBG langsung diangkat sebagai PPPK penuh waktu, sementara honorer lama hanya mendapat status PPPK paruh waktu.
“Kami minta Presiden tidak berat sebelah. Honorer sudah puluhan tahun mengabdi, tetapi diperlakukan tidak adil,” katanya.
Ia menambahkan, banyak honorer bekerja dengan gaji sangat kecil, bahkan hanya Rp100 ribu hingga Rp300 ribu per bulan.
Faisol juga menanggapi pembelaan pihak SPPG MBG di media sosial terkait pengangkatan kepala SPPG, ahli gizi, dan ahli keuangan sebagai PPPK.
Menurutnya, proses pengangkatan tersebut terkesan sangat mudah dibandingkan honorer R2 R3.
“Pengangkatan petugas MBG seperti jalan tol. Honorer R2 R3 justru melewati jurang terjal, bahkan digaji PPPK paruh waktu hanya Rp139 ribu per bulan. Ini tidak manusiawi,” ujarnya.
Aliansi R2 R3 menegaskan tidak menolak program MBG. Namun, pemerintah diminta tidak memusatkan seluruh perhatian pada satu program saja.
“Ada banyak sektor lain yang perlu perhatian serius demi mewujudkan Indonesia Emas,” kata Faisol.
Ia merujuk Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang mengatur pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat diangkat sebagai PPPK.
“Jika petugas MBG bisa diangkat lewat Keppres, kami juga menuntut Keppres untuk mengangkat PPPK paruh waktu menjadi ASN penuh waktu,” pungkasnya.
Sumber. jpnn.com
