Home / Pemerintah

Senin, 14 September 2026 - 21:31 WIB

Purbaya Kena Reshuffle, Pengamat Ungkap Masalah Kabinet Prabowo

Purbaya Kena Reshuffle, Pengamat Ungkap Masalah Kabinet Prabowo (instagram menkeuri)

Purbaya Kena Reshuffle, Pengamat Ungkap Masalah Kabinet Prabowo (instagram menkeuri)

Jakarta, Aksarabrita.com – Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara belum menjawab seluruh harapan publik. Pengamat politik Djayadi Hanan justru mengungkap persoalan yang lebih besar di balik perombakan Kabinet Merah Putih.

Djayadi meminta pemerintah mengevaluasi ukuran kabinet secara menyeluruh. Menurut dia, pergantian menteri saja tidak cukup untuk membuktikan komitmen pemerintah terhadap efisiensi pemerintahan.

Ia bahkan mendorong Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah lebih tegas dengan memangkas jumlah pejabat dalam struktur kabinet.

“Bahkan kalau saya agak ekstrem ya harusnya bukan hanya direshuffle, orang-orangnya dirampingkan sampai menunjukkan betul-betul bisa efisien,” ujar Djayadi dilansir dari Kompas.com, Senin (14/9/2026).

Djayadi menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak ke banyak daerah. Pemerintah memangkas anggaran di berbagai sektor, sementara pemerintah pusat tetap menjalankan struktur kabinet yang besar.

Baca Juga :  Batik Incung, Kebanggaan Sungai Penuh yang Terus Berkembang

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Djayadi menilai pemerintah pusat perlu memberikan contoh efisiensi melalui struktur pemerintahannya sendiri.

“Kan lucu bujet dipotongin di mana-mana, orang daerah teriak-teriak budgetnya dikurangi, tapi di pusat sangat besar,” katanya.

Menurut Djayadi, pemerintah harus menyelaraskan kebijakan penghematan anggaran dengan ukuran birokrasi di tingkat pusat. Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya meminta daerah melakukan penghematan.

Djayadi juga mempertanyakan pemecahan sejumlah kementerian menjadi beberapa pos baru. Ia meminta pemerintah mengevaluasi alasan pembentukan setiap kementerian dan memastikan setiap posisi memiliki fungsi yang jelas.

“Banyak menteri yang enggak perlu. Kementerian-kementerian yang tadinya satu atau dua pecah dari berbagai macam itu untuk apa, itu harus dicek ulang,” ujar Djayadi.

Baca Juga :  Emas Melejit 3%! Dampak Konflik Iran–Israel

Ia menilai pemerintah perlu menghitung kembali manfaat setiap kementerian. Jika sebuah posisi tidak memberikan fungsi strategis, pemerintah perlu mempertimbangkan penghapusan posisi tersebut.

Bagi Djayadi, pemerintah perlu menunjukkan efisiensi dari tingkat pusat. Ketika pemerintah memangkas anggaran daerah, publik juga menunggu langkah serupa di pusat. (***)

Share :

Baca Juga

Wawako Azhar Hadiri Penandatanganan KUA-PPAS 2027

Daerah

Wawako Azhar Hadiri Penandatanganan KUA-PPAS 2027

Nasioanal

Sekolah Rakyat Jadi Penyelamat Perjuangan Ibu Tunanerta 
Kemenpan RB menetapkan 11 alasan utama yang membuat kontrak PPPK paruh waktu berakhir

Daerah

PPPK Paruh Waktu Harus Waspada, Kontrak Cuma 1 Tahun
Ini Deretan Keunggulan PPPK Paruh Waktu yang Perlu Kamu Tahu

Pemerintah

Keunggulan PPPK Paruh Waktu Dengan PPPK Penuh Waktu
TNI Sukses Gelar Nobar Piala Dunia 2026 Terbesar, Sabang hingga Merauke

Kesehatan & Olahraga

TNI Sukses Gelar Nobar Piala Dunia 2026 Sabang hingga Merauke

Nasioanal

Hari Ini Pengumuman Tahap 2: Honorer Gagal Jangan Putus Asa, Masih Ada Peluang
Gaji dan gaji ke-13 ASN cair, Bank Jambi mengoperasikan 1.209 ATM aktif untuk melayani transaksi nasabah dan mengurangi antrean di kantor cabang.

Daerah

Bank Jambi Aktifkan 1.209 ATM di Seluruh Daerah
Putra Daerah Kerinci Resmi Pimpin Dinas Perkim Provinsi Jambi

Daerah

Putra Daerah Kerinci Resmi Pimpin Dinas Perkim Provinsi Jambi