Jakarta, Aksarabrita.com – Polemik desil dalam penyaluran bantuan sosial kembali mendapat sorotan. Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS), akademisi, dan peneliti mengulas cara pemerintah menentukan peringkat sosial ekonomi masyarakat serta memastikan bantuan menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
Forum Diskusi Metodologi Penentuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan di Indonesia mengangkat persoalan tersebut di Auditorium Politeknik Statistika STIS, Jakarta, Jumat (11/9/2026). Para peserta membahas mekanisme penentuan desil, keterbatasan metode, kualitas data, serta langkah perbaikan untuk meningkatkan ketepatan sasaran bansos.
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Kemensos, Andy Kurniawan menjelaskan alasan pemerintah menggunakan desil dalam program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako.
Andy mengatakan pemerintah membutuhkan skala prioritas ketika jumlah warga yang membutuhkan bantuan melebihi kemampuan anggaran.
Menurut Andy, pemerintah dapat menggunakan peringkat desil untuk menentukan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan. Ia mencontohkan kondisi ketika 100 warga miskin membutuhkan bantuan, sedangkan anggaran pemerintah hanya mampu menjangkau 80 orang.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah harus menyusun peringkat berdasarkan tingkat kondisi sosial ekonomi masyarakat. Peringkat itu kemudian membantu pemerintah menentukan kelompok penerima prioritas.
Andy juga menyoroti persoalan data yang memengaruhi ketepatan penyaluran bansos. Ia menjelaskan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebelumnya hanya mencakup sekitar 43 persen populasi.
Kondisi tersebut membuka peluang bagi warga yang membutuhkan bantuan tetapi belum masuk dalam sistem data. Persoalan itu kemudian memunculkan potensi exclusion error, yakni kondisi ketika warga yang sebenarnya membutuhkan justru tidak masuk dalam penerima bantuan.
Pemerintah kemudian mengintegrasikan berbagai sumber data melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sejak pemerintah menggunakan DTSEN sebagai basis penyaluran bansos pada Triwulan II 2025, lebih dari 4,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru pada desil 1-4 mulai menerima bantuan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebelumnya menjelaskan pemerintah terus memperbarui data penerima bansos setiap triwulan. Kemensos menjalankan proses tersebut melalui kerja sama dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta BPS.
Gus Ipul mengatakan pemerintah terus memperbaiki data penerima PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sejak 2025.
Andy menjelaskan pemerintah menata sasaran bansos secara bertahap agar perubahan tidak menimbulkan dampak mendadak bagi masyarakat. Pemerintah mulai mengarahkan penerima PKH dan Program Sembako pada desil 1-4 pada Triwulan III 2026.
Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS Setia Pramana menjelaskan desil sebagai peringkat relatif kondisi sosial ekonomi. Menurut Setia, masyarakat tidak selalu berada pada desil yang sama karena posisi desil mengikuti kondisi kelompok pembanding.
Setia menegaskan masyarakat tidak boleh memahami desil sebagai kategori permanen. Perubahan kondisi ekonomi seseorang atau perubahan kelompok pembanding dapat memengaruhi posisi desil.
BPS memperkirakan pengeluaran per kapita melalui sejumlah karakteristik rumah tangga. Faktor tersebut mencakup kondisi rumah, komposisi keluarga, akses fasilitas dasar, dan kepemilikan aset.
BPS menggunakan pendekatan Proxy Means Test (PMT) untuk memperkirakan kondisi ekonomi tersebut. BPS juga terus menyempurnakan model melalui metode statistik dan machine learning.
Setia mengakui setiap model statistik memiliki peluang kesalahan. Karena itu, pemerintah perlu menjaga kualitas dan kemutakhiran data agar hasil pemeringkatan semakin akurat.
Founder Center of Economics and Law Studies (Celios) Media Askar Wahyudi mengingatkan pemerintah agar memperhatikan kesalahan data karena persoalan tersebut dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap bansos.
Media mendorong pemerintah memperkuat upaya mengurangi exclusion error. Ia juga meminta pemerintah mengembangkan metode yang mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih utuh.
Andy merespons kritik tersebut dengan membuka ruang bagi berbagai masukan. Ia mengakui DTSEN masih memiliki kelemahan dan membutuhkan perbaikan secara berkelanjutan.
Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mengoreksi data yang tidak sesuai dengan kondisi faktual. Andy mencontohkan Sri Dwi Riyati, warga Bogor, yang semula tercatat pada desil di atas 4 sehingga tidak memenuhi syarat penerima bansos.
Sri kemudian mengajukan sanggah dan memperbarui datanya. Setelah proses tersebut, sistem mencatat perubahan status sehingga Sri masuk kelompok yang berpotensi memenuhi syarat.
Untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial, pemerintah menyiapkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Gerakan tersebut mengajak masyarakat membantu tetangga atau keluarga yang membutuhkan tetapi mengalami kendala saat mendaftar.
Pemerintah juga melibatkan Agen Perlinsos untuk membantu masyarakat menghadapi kendala pendaftaran dan pemutakhiran data.
Gus Ipul mengajak masyarakat ikut memastikan warga sekitar yang membutuhkan masuk dalam sistem perlindungan sosial. Ia menilai masih banyak warga yang menghadapi kesulitan ekonomi tetapi belum masuk dalam sistem data.
Andy memastikan pemerintah akan merespons setiap temuan ketidaksesuaian di lapangan. Ia juga memastikan Kemensos terus menindaklanjuti berbagai masukan sebagai bagian dari proses pemutakhiran DTSEN.
Diskusi yang dimoderatori Prita Laura itu melibatkan sekitar 150 peserta dari Forum Masyarakat Statistik (FMS), International Statistical Institute (ISI), Celios, Institute for Development of Economics and Finance (Indef), peneliti Center of Macroeconomics and Finance, akademisi, serta pemerhati statistik.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos Joko Widiarto, Kepala Biro Humas Kemensos Devi Deliani, dan Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wajdi turut mengikuti forum tersebut.
Melalui pembenahan DTSEN dan pemutakhiran data secara berkala, pemerintah berupaya memperbaiki penentuan desil sekaligus memperluas jangkauan bansos. Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. (***)
