Jakarta, Aksarabrita.com // Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) menggelar rapat analisa dan evaluasi kinerja pengurus pusat masa bakti 2024–2028 di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (29/10/2025). Ketua Umum PP PBSI Fadil Imran menegaskan pentingnya transformasi budaya kerja dan tata kelola organisasi untuk membangun sistem juara yang berkelanjutan dan berbasis data.
Rapat dibuka oleh Sekretaris Jenderal PP PBSI Ricky Soebagdja dan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Umum PP PBSI Fadil Imran yang hadir bersama Wakil Ketua I Taufik Hidayat, Wakil Ketua II K.P.H Yudonegoro, dan Wakil Ketua III Armand Darmadji.
Fadil menekankan bahwa PBSI kini memasuki fase transformasi besar dalam budaya kerja dan sistem tata kelola organisasi. Ia menegaskan bahwa perubahan ini tidak hanya menyentuh aspek pembinaan atlet, tetapi juga penguatan sistem pendukung yang profesional dan terintegrasi.
“Transformasi yang kami bangun adalah menciptakan sistem juara yang berjalan terus menerus. Untuk itu, kita perlu membangun sistem yang kredibel, terukur, dan berbasis data,” ujar Fadil.
Ia menambahkan bahwa setiap bidang pembinaan harus menerapkan prinsip data-driven decision making dengan indikator dan progres yang jelas. Dokter, ahli gizi, fisioterapis, dan pelatih fisik harus bekerja dalam satu sistem terintegrasi agar prestasi atlet meningkat secara berkelanjutan.
Fadil juga mengajak seluruh pengurus untuk bekerja secara kolaboratif dan bertanggung jawab demi mewujudkan organisasi PBSI yang unggul dan berprestasi. “Kami ingin masyarakat Indonesia bangga dengan prestasi bulutangkis yang lahir dari sistem kerja yang disiplin, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Rapat tersebut menampilkan penyampaian laporan kerja dari Komite Etik, Audit Internal, Sekretariat Jenderal, dan Bendahara. Setelah itu, masing-masing kepala bidang menyampaikan laporan kinerja bidangnya untuk memperkuat sinergi dan mengidentifikasi peluang perbaikan.
PBSI menetapkan rapat analisa dan evaluasi menyeluruh ini sebagai agenda rutin setiap tiga bulan guna menjaga transparansi dan akuntabilitas organisasi. (run)
