Aksarabrita.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menutup permanen 833 dapur penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BGN mengambil keputusan tersebut setelah tim evaluasi menemukan berbagai pelanggaran di sejumlah daerah.
Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan kebijakan itu mulai berlaku pada Senin, 27 Juli 2026. Menurutnya, BGN mengambil langkah tegas untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan sesuai standar.
“Kami telah menemukan adanya 833 dapur yang kami suspend per hari ini,” ujar Sudaryono saat memberikan keterangan di Kantor BGN, Jakarta Pusat.
Ratusan Dapur Tersebar di Berbagai Wilayah
Sebanyak 98 dapur yang terkena sanksi berada di Sumatera. BGN juga menutup 311 dapur di Jawa dan Madura serta 424 dapur di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.
Sudaryono menegaskan BGN tidak lagi menyalurkan kompensasi maupun insentif kepada seluruh SPPG yang menerima sanksi permanen. Kebijakan tersebut berbeda dengan penghentian sementara yang pernah BGN terapkan sebelumnya.
Pada kebijakan lama, BGN masih menyalurkan pembayaran tertentu kepada dapur yang hanya menerima sanksi sementara. Kini, BGN menghentikan seluruh pembayaran karena pengelola dapur terbukti melanggar ketentuan.
“Kalau yang ini sudah di-suspend tutup, tidak dibayar. Ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran,” tegasnya.
Pelanggaran Higienitas dan IPAL Jadi Sorotan
Tim evaluasi BGN menemukan berbagai pelanggaran yang berkaitan dengan kebersihan, sanitasi, kualitas makanan, serta potensi keracunan bagi penerima manfaat. Tim juga menemukan pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang belum memenuhi standar.
“Terkait higienis, sanitasi, keracunan, kemudian kualitas yang tidak baik, tidak memenuhi standar yang kita inginkan. Kemudian IPAL-nya,” jelas Sudaryono.
BGN Perkuat Pengawasan dan Transparansi
BGN akan terus mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia. Melalui langkah tersebut, BGN ingin memastikan setiap dapur mematuhi standar keamanan pangan, menjaga kualitas makanan, dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
Sudaryono juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat transparansi setelah Presiden Prabowo Subianto mempercayainya memimpin BGN. BGN akan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan program, terutama menu dan kualitas makanan yang para penerima manfaat konsumsi.
“Kami membangun sebuah transparansi dan akan mengumumkan bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini, mengawasi makanan yang dibagi ini,” kata Sudaryono. (**)
