Home / Pemerintah

Selasa, 15 September 2026 - 09:59 WIB

Purbaya Dicopot, Bhima Soroti Utang Whoosh dan Efisiensi Anggaran

Purbaya Dicopot, Bhima Soroti Utang Whoosh dan Efisiensi Anggaran

Purbaya Dicopot, Bhima Soroti Utang Whoosh dan Efisiensi Anggaran

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan pada Senin (14/9/2026). Keputusan itu langsung menuai sorotan.

Presiden kemudian melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru.

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, turut menganalisis keputusan tersebut. Ia menyoroti sejumlah kebijakan Purbaya selama memimpin Kementerian Keuangan.

Purbaya menjabat Menteri Keuangan sejak 8 September 2025. Ia menggantikan Sri Mulyani.

Menurut Bhima, persoalan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian.

Purbaya sebelumnya menyampaikan rencana pembayaran utang Whoosh melalui cicilan hingga 80 tahun. Pemerintah memperkirakan nilai cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun.

Pemerintah juga mempertimbangkan skema pembayaran melalui Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan atau Indonesia Investment Authority (INA).

Baca Juga :  Momen Idul Fitri, Wako Alfin–Wawako Azhar Serukan Sinergi Bangun Sungai Penuh

Purbaya menyampaikan rencana tersebut pada Selasa (8/9/2026).

Bhima menilai kebijakan utang Whoosh menjadi salah satu blunder terbesar Purbaya selama menjabat Menteri Keuangan.

Ia juga menyoroti keputusan pemerintah mengurangi anggaran daerah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Blunder kebijakan Purbaya paling fatal adalah menyetujui efisiensi anggaran daerah yang brutal untuk MBG dan mengambil risiko utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung di bawah tanggungan APBN. Dua kebijakan ini berdampak pada beban utang pemerintah jangka panjang dan merusak tata kelola anggaran,” kata Bhima. (Tim)

Share :

Baca Juga

Judi Online Ancam Ekonomi, Pelaku Terancam 10 Tahun Penjara dan Denda Rp10 Miliar

Hukum & Kriminal

PPATK Bongkar 97 Ribu Aparat Dan 461 Pejabat Terlibat Judi Online
Asesmen Guru Madrasah 2025 Digelar Daring Akhir Desember

Nasioanal

Asesmen Guru Madrasah 2025 Digelar Daring Akhir Desember
Presiden Prabowo Resmikan 166 Sekolah Rakyat (Setkab RI)

Nasioanal

Prabowo Luncurkan 166 Sekolah Rakyat, Pendidikan Gratis
Pj Sekda Tebo Lepas Kafilah MTQ ke-54 Tingkat Provinsi Jambi

Daerah

Pj Sekda Tebo Lepas Kafilah MTQ ke-54 Tingkat Provinsi Jambi

Nasioanal

Sekolah Rakyat Jadi Penyelamat Perjuangan Ibu Tunanerta 

Daerah

Wawako Azhar Dukung Program Cek Kesehatan Gratis di SMAN 3 Sungai Penuh
BKN mencatat empat daerah belum menerbitkan SK PPPK Paruh Waktu 2025, termasuk salah satunya di Provinsi Jambi. (Dok. BKN 7 Palembang)

Daerah

Empat Daerah Masih Nol Penerbitan SK, Jambi Masuk Daftar
Kemenag Sumut Apresiasi Polres Sibolga Tangani Kasus Penganiayaan di Masjid Agung

Nasioanal

Kemenag Apresiasi Polres Sibolga Tangani Kasus Penganiayaan