Nasional, Aksarabrita.com // Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) kembali menyita perhatian nasional. Ribuan pegawai PPPK paruh waktu mulai mempertanyakan kepastian status mereka setelah pemerintah memasukkan wacana penghapusan skema tersebut dalam draf revisi terbaru.
Isu ini langsung menarik perhatian luas. Perubahan aturan ASN tidak hanya memengaruhi status kepegawaian, tetapi juga menyentuh kepastian kerja dan pelayanan publik di berbagai daerah.
Lalu, apakah pemerintah benar-benar akan menghapus PPPK paruh waktu?
Pemerintah dan DPR kini menyederhanakan struktur ASN agar lebih efisien. Dalam draf revisi terbaru, pemerintah hanya menetapkan dua kategori ASN, yaitu:
- Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Pemerintah tidak lagi memasukkan skema PPPK paruh waktu dalam struktur resmi ASN.
Meski begitu, pemerintah tidak bisa menghapus status tersebut secara tiba-tiba. Setiap PPPK paruh waktu sudah mengantongi Nomor Induk Pegawai (NIP), Surat Keputusan (SK), dan tercatat dalam sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN). Karena itu, pemerintah harus menyiapkan solusi yang jelas sebelum mengambil keputusan final.
Selain aspek hukum, pemerintah juga mempertimbangkan dampak layanan publik. Banyak instansi masih mengandalkan PPPK paruh waktu, terutama di sektor pendidikan, administrasi, dan teknis operasional. Jika pemerintah menghentikan skema ini tanpa masa transisi, pelayanan masyarakat bisa terganggu.
Sebagai solusi, pemerintah membuka peluang konversi status dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Pemerintah menilai skema ini paling realistis.
Konversi ini memberi beberapa keuntungan. Pertama, pegawai mendapat kepastian kerja. Kedua, instansi tetap menjaga stabilitas pelayanan. Ketiga, pemerintah tidak perlu membuka rekrutmen ulang dalam jumlah besar. Selain itu, pemerintah juga dapat menghemat waktu dan anggaran.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menilai kinerja pegawai, kebutuhan riil unit kerja, dan kesiapan anggaran pusat maupun daerah. Dengan demikian, tidak semua pegawai otomatis berubah status. Namun, peluang konversi tetap terbuka.
Jika pemerintah menjalankan skema ini, pegawai akan memperoleh status yang lebih stabil dan penghasilan yang lebih pasti. Masa kerja yang sudah berjalan juga tetap menjadi pertimbangan.
Sebaliknya, jika pemerintah lambat menerbitkan aturan turunan, ketidakpastian bisa memicu keresahan di kalangan tenaga honorer dan PPPK paruh waktu.
Karena itu, publik kini menunggu keputusan resmi pemerintah.
Revisi UU ASN 2026 membawa perubahan besar. Namun, pemerintah merancang kebijakan ini untuk menyederhanakan sistem ASN agar lebih efektif, efisien, dan adil.
Saat ini, peluang konversi menjadi PPPK penuh waktu menjadi opsi paling kuat. Pemerintah tinggal menetapkan aturan turunan yang jelas agar ribuan pegawai mendapat kepastian status.**
