BERITA BANDUNG // Puluhan santri dari Aliansi Forum Santri Nusantara Bandung Raya mendatangi rumah Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya di Jalan Gunung Kencana, Ciumbuleuit, Kota Bandung. Mereka menuntut klarifikasi atas pernyataan Atalia terkait pembangunan ulang Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo yang roboh.
Massa bergerak sekitar pukul 15.00 WIB dengan menggunakan mobil komando. Para santri pria mengenakan peci, sedangkan santri perempuan memakai kerudung. Mereka membentangkan spanduk dan meneriakkan “pecat Atalia” sambil berorasi.
Koordinator aksi, Riki Ramdan Fadilah, menilai pernyataan Atalia yang meminta pemerintah berhati-hati dalam penggunaan APBN untuk pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny justru mencoreng citra pesantren.
“Beliau menolak penggunaan anggaran negara untuk membangun kembali Ponpes Al Khoziny dan melempar isu soal pencabutan izin jika terjadi pelanggaran. Dua hal itu tidak berkaitan,” ujar Riki.
“Ucapan itu membangun opini buruk bahwa pesantren tidak aman bagi anak-anak. Kami menolak pandangan seperti itu,” tegasnya.
Massa kemudian membacakan empat tuntutan:
1. Mereka mendesak Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mencopot Atalia Praratya dari DPR RI karena ucapannya memicu kegaduhan dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.
2. Mereka menuntut Atalia menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf terbuka kepada publik serta seluruh komunitas pesantren.
3. Mereka meminta Komisi VIII DPR RI menyusun Kebijakan Nasional Keselamatan Pesantren bersama Kementerian Agama, Kementerian PUPR, dan BNPB.
4. Mereka mendesak pemerintah dan DPR menjamin hak-hak korban tragedi Ponpes Al Khoziny melalui santunan dan bantuan medis serta psikososial.
Aksi berlangsung damai. Massa menutup aksi dengan pembacaan puisi dan lantunan selawat lalu membubarkan diri sekitar pukul 15.50 WIB.
Sebelumnya, Atalia menyampaikan komentar soal rencana penggunaan dana APBN untuk pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny.
“Saya meminta pemerintah mengkaji ulang usulan penggunaan APBN agar proses hukum tetap berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil dan transparan,” kata Atalia.
